Ditapis dengan
Kebijakan Formulasi Penerapan Rehabilitasai Sebagai Ultimum Remedium Dalam Ti…
Penyalahgunaan narkotika di Indonesia masih menjadi persoalan serius yang berdampak terhadap kualitas sumber daya manusia serta stabilitas sosial. Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur kewajiban rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, dalam praktik penegakan hukum masih ditemukan kecenderungan penjatuhan pidana penjara terha…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Kebijakan Formulasi Penerapan Rehabilitasai Sebagai Ultimum Remedium Dalam Tindak Pidana Narkotika
- No. Panggil
- SP 3110 mad
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual
Secara faktual, penanganan pelecehan seksual masih terkendala oleh stigma sosial dan kesulitan pembuktian, sehingga banyak kasus tidak dilaporkan atau tidak dapat diproses lebih lanjut. Namun demikian, hukum pidana Indonesia melalui KUHP dan UU TPKS telah mengakomodasi perlindungan yang lebih menyeluruh, termasuk dalam hal delik aduan dan perluasan alat bukti. Penelitian ini kemudian …
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual
- No. Panggil
- SP 3109 Ded p1
Kajian Dalam Perkara Korupsi Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah Di Kota Tu…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembuktian unsur-unsur tindak pidana korupsi dan dasar pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 23/Pid.Sus TPK/2024/PT Amb terkait penyimpangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Kota Tual. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Kajian Dalam Perkara Korupsi Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah Di Kota Tual (Studi Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-Tpk/2024/PT Amb
- No. Panggil
- SP 3108
Politik Hukum Pemisahan Pelaksanaan Pemilu Nasional Dan Loka
Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi. Pelaksanaan pemilu serentak sejak tahun 2019 (pemilu lima kotak) menimbulkan berbagai persoalan baik dari teknis, beban kerja, dan kurang optimal kualitas pemilu. Permasalahan tersebut mendorong lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No.135/PUU-XXII/2024 yang mengatur pemisahan pelaksanaan pemilu nasional dan …
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Politik Hukum Pemisahan Pelaksanaan Pemilu Nasional Dan Lokal
- No. Panggil
- SH 795 Vie
Pertanggungjawaban Pidana Bendahara Puskesmas Masohi Dalam Tindak Pidana Koru…
Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dapat dipidana. Selanjutnya, Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 PERMA …
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Pertanggungjawaban Pidana Bendahara Puskesmas Masohi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Tpk/2025/Pn.Amb
- No. Panggil
- SP 3107 Jun
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Melindungi Hak-Hak Masyarakat Adat ata…
Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang undangan dan konseptual. Penelitian bertujuan menganalisis pengaturan hukum pengelolaan sumber daya alam serta tanggung jawab pemerintah daerah dalam melindungi hak masyarakat adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus berlandaskan Pasal 33 UUD NRI THN 1945 yang menekankan kema…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Melindungi Hak-Hak Masyarakat Adat atas Pengelolaan Sumber Daya Alam (Studi Kasus PT. GMI di Desa Hulung, Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat)
- No. Panggil
- SH 794 Rut
KAJIAN KRIMINOLOGIS MEDIA SOSIAL DAN STIGMATISASI SEBAGAI FAKTOR KRIMINOGEN M…
Media sosil memegang peran penting dalam dunia digitalisasi yang semakin berkembang pesat dewasa ini. Pengaruh media sosial sangat signifikan dalam membentuk karakter seseorang. Apalagi jika adanya stigma / cap yang diberikan kepada seseorang oleh public/masyarakat luas turut mempengaruhi perilaku orang tersebut, bahkan bisa menjadi faktor kriminogen munculnya kejahatan. Permasalahan …
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- KAJIAN KRIMINOLOGIS MEDIA SOSIAL DAN STIGMATISASI SEBAGAI FAKTOR KRIMINOGEN MUNCULNYA KEJAHATAN
- No. Panggil
- SP 3106 Yan
Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Bom Ikan Pada Wilayah Hukum Direktorat Polai…
Tindakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi kejahatan illegal fishing, yaitu melakukan penangkapn dan pemeriksaan. Dan dengan berlakunya UU No. 45 Tahun 2009 tentang perikanan berbagai ketentuan hukum mengenai pegawasan semakin tegas. Dan dengan penerapan peraturan yang tepaat dapat memberikan sanksi yang sesuai bagi pelaku sehingga dapat memberikan efek jera serta dapat m…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1142 BAK p
Pengaturan Dan Tanggung Jawab Negara Bagi Warga Negara Dalam Hukum Internasional
Pengaturan dan tanggung jawab negara terhadap warga negara merupakan isu fundamental dalam hukum internasional, khususnya dalam konteks perlindungan hak asasi manusia. Negara sebagai subjek utama hukum internasional memiliki kewajiban untuk melindungi dan menjamin hak-hak warga negaranya, baik di dalam wilayah negara maupun di luar negeri. Dalam praktiknya, pelaksanaan kewajiban tersebut s…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Pengaturan Dan Tanggung Jawab Negara Bagi Warga Negara Dalam Hukum Internasional
- No. Panggil
- SI 626 Mic
Tagihan Royalti Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Terhadap Industri …
Hak cipta merupakan hak eksklusif yang memberikan perlindungan kepada pencipta atas karya cipta yang memiliki nilai ekonomi, termasuk karya musik. Dalam praktiknya, penggunaan musik secara komersial di industri perhotelan menimbulkan kewajiban pembayaran royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipt…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Tagihan Royalti Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Terhadap Industri Perhotelan
- No. Panggil
- SE 3062 ain
Peran Teknologi GPS Tracker Sebagai Alat Bukti Ganti Rugi Terhadap Pelanggara…
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong penggunaan GPS Tracker dalam bidang transportasi untuk memantau lokasi, waktu, dan aktivitas kendaraan secara real-time. Teknologi ini menjadi penting dalam pengawasan kepatuhan terhadap aturan jam operasional angkutan tronton yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektron…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Peran Teknologi GPS Tracker Sebagai Alat Bukti Ganti Rugi Terhadap Pelanggaran Jam Operasional Angkutan Tronton
- No. Panggil
- SE 3062 ima
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Pelaku Dokter Gad…
Praktik kedokteran seharusnya dilakukan oleh individu yang telah menempuh pendidikan di bidang kesehatan, yaitu dokter. Profesi dokter merupakan salah satu profesi yang memiliki kedudukan terhormat di tengah masyarakat. Dalam menjalankan praktik kedokteran, seorang dokter wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP). Persyaratan tersebut diberlakukan mengin…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Pelaku Dokter Gadungan (Studi Putusan: Nomor 149/Pid.B/2024/Pn Smn
- No. Panggil
- SP 3105 ita
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Pelaku Dokter Gad…
Praktik kedokteran seharusnya dilakukan oleh individu yang telah menempuh pendidikan di bidang kesehatan, yaitu dokter. Profesi dokter merupakan salah satu profesi yang memiliki kedudukan terhormat di tengah masyarakat. Dalam menjalankan praktik kedokteran, seorang dokter wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP). Persyaratan tersebut diberlakukan mengin…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Pelaku Dokter Gadungan (Studi Putusan: Nomor 149/Pid.B/2024/Pn Smn
- No. Panggil
- SP 3105 ita
Penyelesaian Objek Sengketa yang Diwakafkan
Harta benda wakaf yang telah diikrarkan secara sah dan dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) memperoleh kepastian hukum serta tidak dapat dialihkan, diwariskan, atau dijadikan objek perbuatan hukum baru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Namun dalam praktik masih terjadi sengketa wakaf akibat penerbitan lebih dari satu Akta Ikrar Wakaf terhadap o…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Penyelesaian Objek Sengketa yang Diwakafkan
- No. Panggil
- SE 3061 AIN
Klasifikasi Perbuatan Membuat dan Mendistribusikan Dokumen Elektronik Bermuat…
Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam pola interaksi sosial masyarakat, yang di satu sisi memberikan kemudahan dalam komunikasi dan akses informasi, namun di sisi lain juga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan ruang digital. Salah satu bentuk penyalahgunaan tersebut adalah pembuatan dan penyebaran dokumen elektronik bermuatan seksual yang berte…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Klasifikasi Perbuatan Membuat dan Mendistribusikan Dokumen Elektronik Bermuatan Seksual
- No. Panggil
- SP 3104 afa
Kajian Hukum Internasional Terhadap Buangan Air Limbah Radioaktif Jepang Ke L…
Pembuangan air limbah radioaktif Fukushima ke Laut Pasifik oleh Pemerintah Jepang menimbulkan perhatian internasional karena berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan laut dan dampak lintas batas bagi negara lain. Laut sebagai bagian penting dari lingkungan hidup memiliki fungsi ekologis, ekonomi, dan sosial yang harus dilindungi berdasarkan hukum internasional. Tindakan Jepang per…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Kajian Hukum Internasional Terhadap Buangan Air Limbah Radioaktif Jepang Ke Laut Pasifik.
- No. Panggil
- SI 626 ima
Error In Persona Dalam Objek Praperadilan Tersangka Perkara Tindak Pidana Nar…
Proses Penyidikan harus mengikuti ketentuan hukum acara yang ada, dalam penetapan Tersangka dan penangkapan harus sesuai dengan apa yang ada di dalam KUHAP. Putusan Pengadilan Nomor: 4/Pid.Pra/2025/ PN Amb, terkait permohonan praperadilan oleh Syayid Ridwan Bin Taher alias Iwan atas tindakan Penyidik BNNP Maluku yang mengakibatkan terjadinya error in persona dalam proses Penyidikan. P…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Error In Persona Dalam Objek Praperadilan Tersangka Perkara Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor:4/Pid.Pra/2025/ PN Amb)
- No. Panggil
- SP 3103 iwa
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Stud…
Anak sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa sekaligus makhluk sosial memiliki hak untuk hidup, bebas, dan memperoleh perlindungan sejak berada dalam kandungan hingga setelah dilahirkan. Hak tersebut harus dijaga oleh orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, sehingga tidak seorang pun dapat merampasnya. Namun dalam kenyataannya, kekerasan terhadap anak masih sering terja…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Studi Kasus : Putusan No 82/Pid.Sus.2024/PN Sos
- No. Panggil
- SP 3102 del
Keabsahan Pengalihan Anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Negeri Haruru u…
Penelitian ini mengkaji kasus pengalihan anggaran BLT di Negeri Haruru yang digunakan untuk penanggulangan banjir, padahal dana tersebut seharusnya diberikan kepada keluarga miskin sesuai ketentuan Perpres 104/2021 dan PMK 190/2021 jo. 128/2022. Berdasarkan aturan, BLT tidak boleh dialihkan untuk bencana alam dan setiap perubahan anggaran wajib melalui musyawarah desa serta persetujua…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Keabsahan Pengalihan Anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Negeri Haruru untuk Penanggulangan Bencana Banjir
- No. Panggil
- SH 793 ian
Analisis Yuridis Kualifikasi Perbuatan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik …
Perkembangan teknologi informasi memberikan berbagai kemudahan dalam kehidupan masyarakat, tetapi juga memunculkan bentuk kejahatan baru di ruang digital, salah satunya kekerasan seksual berbasis elektronik. Tindak pidana ini dilakukan melalui penggunaan media elektronik untuk merekam atau mengambil gambar bermuatan seksual tanpa persetujuan korban. Pengaturannya secara khusus diatur …
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Analisis Yuridis Kualifikasi Perbuatan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Dalam Putusan NO. 141/Pid.Sus/2024/PN Kka
- No. Panggil
- SP 3101 ita
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara