Ditapis dengan
Tagihan Royalti Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Terhadap Industri …
Hak cipta merupakan hak eksklusif yang memberikan perlindungan kepada pencipta atas karya cipta yang memiliki nilai ekonomi, termasuk karya musik. Dalam praktiknya, penggunaan musik secara komersial di industri perhotelan menimbulkan kewajiban pembayaran royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipt…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Tagihan Royalti Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Terhadap Industri Perhotelan
- No. Panggil
- SE 3062 ain
Peran Teknologi GPS Tracker Sebagai Alat Bukti Ganti Rugi Terhadap Pelanggara…
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong penggunaan GPS Tracker dalam bidang transportasi untuk memantau lokasi, waktu, dan aktivitas kendaraan secara real-time. Teknologi ini menjadi penting dalam pengawasan kepatuhan terhadap aturan jam operasional angkutan tronton yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektron…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Peran Teknologi GPS Tracker Sebagai Alat Bukti Ganti Rugi Terhadap Pelanggaran Jam Operasional Angkutan Tronton
- No. Panggil
- SE 3062 ima
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Pelaku Dokter Gad…
Praktik kedokteran seharusnya dilakukan oleh individu yang telah menempuh pendidikan di bidang kesehatan, yaitu dokter. Profesi dokter merupakan salah satu profesi yang memiliki kedudukan terhormat di tengah masyarakat. Dalam menjalankan praktik kedokteran, seorang dokter wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP). Persyaratan tersebut diberlakukan mengin…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Pelaku Dokter Gadungan (Studi Putusan: Nomor 149/Pid.B/2024/Pn Smn
- No. Panggil
- SP 3105 ita
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Pelaku Dokter Gad…
Praktik kedokteran seharusnya dilakukan oleh individu yang telah menempuh pendidikan di bidang kesehatan, yaitu dokter. Profesi dokter merupakan salah satu profesi yang memiliki kedudukan terhormat di tengah masyarakat. Dalam menjalankan praktik kedokteran, seorang dokter wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP). Persyaratan tersebut diberlakukan mengin…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Pelaku Dokter Gadungan (Studi Putusan: Nomor 149/Pid.B/2024/Pn Smn
- No. Panggil
- SP 3105 ita
Penyelesaian Objek Sengketa yang Diwakafkan
Harta benda wakaf yang telah diikrarkan secara sah dan dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) memperoleh kepastian hukum serta tidak dapat dialihkan, diwariskan, atau dijadikan objek perbuatan hukum baru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Namun dalam praktik masih terjadi sengketa wakaf akibat penerbitan lebih dari satu Akta Ikrar Wakaf terhadap o…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Penyelesaian Objek Sengketa yang Diwakafkan
- No. Panggil
- SE 3061 AIN
Klasifikasi Perbuatan Membuat dan Mendistribusikan Dokumen Elektronik Bermuat…
Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam pola interaksi sosial masyarakat, yang di satu sisi memberikan kemudahan dalam komunikasi dan akses informasi, namun di sisi lain juga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan ruang digital. Salah satu bentuk penyalahgunaan tersebut adalah pembuatan dan penyebaran dokumen elektronik bermuatan seksual yang berte…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Klasifikasi Perbuatan Membuat dan Mendistribusikan Dokumen Elektronik Bermuatan Seksual
- No. Panggil
- SP 3104 afa
Kajian Hukum Internasional Terhadap Buangan Air Limbah Radioaktif Jepang Ke L…
Pembuangan air limbah radioaktif Fukushima ke Laut Pasifik oleh Pemerintah Jepang menimbulkan perhatian internasional karena berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan laut dan dampak lintas batas bagi negara lain. Laut sebagai bagian penting dari lingkungan hidup memiliki fungsi ekologis, ekonomi, dan sosial yang harus dilindungi berdasarkan hukum internasional. Tindakan Jepang per…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Kajian Hukum Internasional Terhadap Buangan Air Limbah Radioaktif Jepang Ke Laut Pasifik.
- No. Panggil
- SI 626 ima
Error In Persona Dalam Objek Praperadilan Tersangka Perkara Tindak Pidana Nar…
Proses Penyidikan harus mengikuti ketentuan hukum acara yang ada, dalam penetapan Tersangka dan penangkapan harus sesuai dengan apa yang ada di dalam KUHAP. Putusan Pengadilan Nomor: 4/Pid.Pra/2025/ PN Amb, terkait permohonan praperadilan oleh Syayid Ridwan Bin Taher alias Iwan atas tindakan Penyidik BNNP Maluku yang mengakibatkan terjadinya error in persona dalam proses Penyidikan. P…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Error In Persona Dalam Objek Praperadilan Tersangka Perkara Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor:4/Pid.Pra/2025/ PN Amb)
- No. Panggil
- SP 3103 iwa
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Stud…
Anak sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa sekaligus makhluk sosial memiliki hak untuk hidup, bebas, dan memperoleh perlindungan sejak berada dalam kandungan hingga setelah dilahirkan. Hak tersebut harus dijaga oleh orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, sehingga tidak seorang pun dapat merampasnya. Namun dalam kenyataannya, kekerasan terhadap anak masih sering terja…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Studi Kasus : Putusan No 82/Pid.Sus.2024/PN Sos
- No. Panggil
- SP 3102 del
Keabsahan Pengalihan Anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Negeri Haruru u…
Penelitian ini mengkaji kasus pengalihan anggaran BLT di Negeri Haruru yang digunakan untuk penanggulangan banjir, padahal dana tersebut seharusnya diberikan kepada keluarga miskin sesuai ketentuan Perpres 104/2021 dan PMK 190/2021 jo. 128/2022. Berdasarkan aturan, BLT tidak boleh dialihkan untuk bencana alam dan setiap perubahan anggaran wajib melalui musyawarah desa serta persetujua…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Keabsahan Pengalihan Anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Negeri Haruru untuk Penanggulangan Bencana Banjir
- No. Panggil
- SH 793 ian
Analisis Yuridis Kualifikasi Perbuatan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik …
Perkembangan teknologi informasi memberikan berbagai kemudahan dalam kehidupan masyarakat, tetapi juga memunculkan bentuk kejahatan baru di ruang digital, salah satunya kekerasan seksual berbasis elektronik. Tindak pidana ini dilakukan melalui penggunaan media elektronik untuk merekam atau mengambil gambar bermuatan seksual tanpa persetujuan korban. Pengaturannya secara khusus diatur …
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Analisis Yuridis Kualifikasi Perbuatan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Dalam Putusan NO. 141/Pid.Sus/2024/PN Kka
- No. Panggil
- SP 3101 ita
Analisis Status Hukum Negara Pendukung Dalam Konflik Bersenjata (Serangan Ira…
Penelitian ini menganalisis status hukum negara pendukung dalam konflik bersenjata dan keabsahan penggunaan kekuatan menurut hukum internasional. Secara normatif, Piagam PBB dan Konvensi Jenewa 1949 yang menetapkan larangan penggunaan kekuatan serta prinsip pembedaan, proporsionalitas, dan kehati-hatian dalam setiap tindakan militer. Namun, dalam kenyataannya , negara pendukung seperti …
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Analisis Status Hukum Negara Pendukung Dalam Konflik Bersenjata (Serangan Iran ke Pangkalan Militer di Qatar
- No. Panggil
- SI 625 ren
Analisis Status Hukum Negara Pendukung Dalam Konflik Bersenjata (Serangan Ira…
Penelitian ini menganalisis status hukum negara pendukung dalam konflik bersenjata dan keabsahan penggunaan kekuatan menurut hukum internasional. Secara normatif, Piagam PBB dan Konvensi Jenewa 1949 yang menetapkan larangan penggunaan kekuatan serta prinsip pembedaan, proporsionalitas, dan kehati-hatian dalam setiap tindakan militer. Namun, dalam kenyataannya , negara pendukung seperti …
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Analisis Status Hukum Negara Pendukung Dalam Konflik Bersenjata (Serangan Iran ke Pangkalan Militer di Qatar
- No. Panggil
- SI 625 ren
Kewenangan Partai Politik Dalam Menonaktifkan Anggota DPR
Indonesia sebagai negara demokrasi menempatkan kedaulatan di tangan rakyat yang diwujudkan melalui pemilihan umum dan sistem perwakilan. Partai politik berperan sebagai sarana utama dalam proses demokrasi, termasuk dalam mengusung calon anggota DPR yang kemudian memperoleh legitimasi langsung dari rakyat. Praktik penonaktifan anggota DPR oleh partai politik pada tahun 2025 menimbulkan…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Kewenangan Partai Politik Dalam Menonaktifkan Anggota DPR
- No. Panggil
- SH 792 ein
Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Teknologi Artificial Intelegen…
Seiring dengan berjalannya waktu secara tidak langsung AI berevolusi mencipatakan turunan baru yang disebut deepfake technology. Evolusi ini berkemampuan lebih dalam mengelola gambar maupun video untuk mengubah atau menghasilkan sebuah tindakan atau peristiwa yang nyatanya tidak dilakukan. Ditemukan kasus hasil pemanfaatan AI deepfake seperti video palsu Presiden Prabowo yang menawark…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Teknologi Artificial Intelegence DeepFake
- No. Panggil
- SP 3100 mad
Analisis Ratio Decicendi Terhadap Gugurnya Penetapan Tersangka Pada Sidang Pr…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum (ratio decidendi) hakim dalam menyatakan tidak sahnya penetapan tersangka pada Putusan Praperadilan Nomor 9/Pid.Pra/2024/PN.Amb, serta mengkaji dasar perluasan objek praperadilan terhadap penetapan tersangka pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Penetapan tersangka merupakan tindakan hukum yang mem…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Analisis Ratio Decicendi Terhadap Gugurnya Penetapan Tersangka Pada Sidang Praperadilan (Studi Putusan No.9/Pid.Pra/2024/PN.Amb
- No. Panggil
- SP 3099 eny
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kota Ambon Dalam Pembangunan Drainase Untuk …
Penelitian ini mengkaji terkait tanggung jawab pemerintah daerah kota ambon dalam pembangunan drainase untuk mencegah bencana banjit. Secara normatif, pemerintah daerah wajib menyediakan dan mengelola sistem drainase yang efektif sebagai bagian dari pelayanan dasar sesuai UUD 1945 dan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014. Penyelenggaraannya harus terintegrasi, berkelanjutan, dan sesuai …
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kota Ambon Dalam Pembangunan Drainase Untuk Mencengah Bencana Banjir
- No. Panggil
- SH 791 Iva
Dampak Gencatan Senjata Israel Hamas Terhadap Warga Sipil Kota Gaza,
kali disebabkan oleh perbedaan pandangan mengenai kepentingan antara negara negara. Perbedaan ini dapat memicu konflik bersenjata antara dua atau lebih negara. Sebagian besar perang terjadi akibat gagalnya diplomasi dalam mencapai kesepakatan mengenai hal-hal yang diperselisihkan. Faktanya, seringkali pada suatu peperangan terjadi penyerangan terhadap objek-objek sipil secara sengaja m…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Dampak Gencatan Senjata Israel Hamas Terhadap Warga Sipil Kota Gaza,
- No. Panggil
- SI 626 Tir
Implikasi Hukum Internasional Terhadap Penggunaan Underwater Drone Di Laut
Penggunaan underwater drone mencakup beragam kepentingan, mulai dari operasi militer, penelitian ilmiah, hingga pemantauan sumber daya laut, yang seluruhnya memanfaatkan kemampuan perangkat ini untuk beroperasi pada kedalaman yang sulit dijangkau. Perkembangan teknologi memperluas fungsi dan jangkauan operasionalnya sehingga dalam praktiknya perangkat tersebut kerap digunakan tanpa iz…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Implikasi Hukum Internasional Terhadap Penggunaan Underwater Drone Di Laut
- No. Panggil
- SI 625 Fir
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dana Nasabah
Tindak pidana di bidang perbankan pada dasarnya merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan, baik dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja yang ada hubungannya dengan lembaga, perangkat dan produk perbankan, sehingga menimbulkan kerugian meteriil dan/atau immaterial bagi perbankan itu sendiri maupun bagi nasabah atau pihak ketiga lainnya Tujuan Penulisan ini adalah menganalisa…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dana Nasabah
- No. Panggil
- SP 3098 wen
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara