Peran Polri Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana desa

Pada tahun 2017 terdapat kesepakatan bersama atau Memorandum of Understanding antara Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri (dengan Kementerian Desa, tentang kerjasama terkait pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan dana desa yang ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman No: 05/MDPDTT/KB/X/2017,No: 193/7621/SJ dan No: B/82/X/2017 tentang Pencegahan, …

TRANSPARANSI PEMERINTAH KOTA AMBON DALAM REALISASI ANGGARAN BELANJA BARANG …

Transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan salah satu prinsip utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Melalui transparansi, masyarakat dapat mengetahui dan mengawasi proses pengelolaan anggaran agar berjalan terbuka, efisien, dan akuntabel. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Ambon memiliki tanggung jawab besar untuk menerapkan prinsip ters…

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEG…

Penelitian ini bertujuan untuk bertujuan mengkaji putusan hakim pada Pengadilan Negeri Ambon Dalam Perkara Nomor:9/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Amb. (Kasus DD dan ADD Kabupaten Seram Bagian Barat)Apakah Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb tanggal 4 Januari 2018 telah sesuai berdasarkan alat bukti yang sah?Salah satu fakta persidangan adalah Perkara…

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PT. PANCA KARYA TERHADAP PEMENUHAN HAK ATAS UPAH KA…

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab PT. Panca Karya sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam memenuhi hak atas upah karyawan, khususnya dalam situasi ketika perusahaan mengalami kendala finansial. Sehingga Perusahaan terlambat dalam membayar upah karyawan, Penyelesaian masalah ditinjau dari Pasal 88 Ayat (1) UU Ketenagakerjaan, yang menjelaskan. Setiap pekerja…

Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Kasus Penelantaran Rumah Tangga (Studi Putu…

Pertimbangan hakim terhadap kasus penelantaran rumah tangga sangat penting mengingat penelantaran rumah tangga merupakan bagian dari kekerasan dalam rumah tangga, karena kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi. Sehingga dibutuhkan pertimbangan hakim yang…

Aspek Kriminologis Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Keluarga Terdekat …

Aspek Kriminologis Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Keluarga Terdekat Terhadap Anak

“Perlindungan Hukum Konsumen Mainan Anak Produk Import Yang Tidak Memenuh…

UUPK dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf (a) hanya menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di Indonesia maraknya peredaran mainan anak-anak impor yang mana baru-baru ini Kementerian Perindustria bekerja sama dengan Polri…

LEGALITAS SURAT KEPUTUSAN SANIRI NEGERI TERKAIT PENETAPAN MATA RUMAH PERENTAH…

Surat Keputusan Saniri Negeri Batu Merah Kota Ambon No 1 Tahun 2020 Tentang Penetapan Mata Rumah Parentah menimbulkan sengketa terkait Mata Rumah Parenta sehingga pihak tertentu yang mengangap Surat Keputusan Saniri Negeri Batu Merah tersebut merugikannya memperkarakan Surat Keputusan Saniri Negeri Batu Merah Tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negeri Ambon, namun Pengadilan Tata Usaha Negara…

Tanggung Jawab Pihak Developer Akibat Wanprestasi Terhadap Konsumen Atas Ju…

Perjanjian yang dibuat secara sah sesuai Pasal 1320 KUHPerdata, akan menimbulkan hubungan hukum yang menciptakan hak dan kewajiban bagi para pihak. Hal ini diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata, bahwa perjanjian bersifat mengikat layaknya undang-undang berlaku bagi para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Sebagaimana dalam perjanjian jual beli rumah antara developer dengan k…

Kajian Yuridis Perbuatan Kekerasan Fisik Pada Masa Pacaran

Kekerasan fisik dalam hubungan pacaran merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang sering kali tidak mendapatkan perlindungan hukum secara tegas. Meskipun hubungan pacaran tidak diakui secara hukum layaknya pernikahan, tindakan kekerasan fisik yang terjadi di dalamnya tetap dapat menimbulkan dampak psikologis dan fisik yang serius bagi korban. Kajian ini bertujuan untuk…

Keabsahan Tindakan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Dalam Memberhentikan…

Birokrasi pemerintahan daerah mengemban tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan berorientasi pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara mengatur bahwa setiap tindakan pemerintahan harus berlandaskan pada asas legalitas dan asas umum pemerintahan yang baik. Penelitian ini mengkaji dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam pem…

Optimalisasi Pengawasan Satuan Lalu Lintas Terhadap Tata Tertib Kendaraan B…

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi dasar hukum yang memperkuat penerapan E-Tilang sebagai upaya penegakkan hukum lalu lintas secara lebih efektif, transparan, dan berbasis teknologi. Penerapan E-Tilang merupakan langkah baik yang diambil pemerintah dalam mewujudkan pelayanan publik. Tetapi pada kenyataannya menunjukkan bahwa satl…

PENETAPAN BOKA DALAM PERKAWINAN SUKU BUTON DI TINJAU DARI PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

Edisi

terbaru

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

PENETAPAN BOKA DALAM PERKAWINAN SUKU BUTON DI TINJAU DARI PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

No. Panggil

SE.3042 CIT e1

INTERNATIONAL CRIMINAL COURT” DALAM PENANGANAN PELANGGARAN HUKUM HUMANITE…

International Criminal Court (ICC) atau Mahkamah Pidana Internasional adalah pengadilan internasional yang dibentuk untuk menegakkan keadilan internasional dan menangani kejahatan internasional, termasuk kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida. ICC didirikan berdasarkan Statuta Roma, yaitu perjanjian internasional yang diratifikasi oleh sejumlah negara di seluru…

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Akesibilitas Kaum Penyandang Disa…

Disabilitas sering diartikan sebagai penyakit atau cedera yang membatasi kemampuan mental dan fisik seseorang, atau sebagai kondisi di mana mereka tidak mampu melakukan sesuatu dengan cara yang tidak biasa. Penyandang disabilitas memiliki status, hak, dan tanggung jawab yang sama layaknya manusia normal Menurut ndang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang PerlindunganPenyandang Disabilitas…

Tanggung Jawab Badan Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Mengawasi Peredaran Ko…

Berdasarkan pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat Dan Makanan menyatakan dalam melaksanakan tugas pengawasan tersebut maka BPOM memiliki kewenangan dalam hal pelaksanaan dan pengaturan. Pelaksanaaan tugas, fungsi dan wewenang BPOM wajib karena untuk mewujudkan visi BPOM yaitu “obat dan makanan aman …

Kajian Pertimbangan Yuridis Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan …

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan bentuk kejahatan berat yang memiliki unsur kesengajaan dan perencanaan terlebih dahulu sebagaimana dimuat dalam Pasal 340 KUHP. Dalam perkara ini, terdakwa Andi Andoyo Bin Adnan Sujiyono dinyatakan melakukan pembunuhan terhadap korban Fresa Danella Handuran pada tanggal 26 September 2023 di Lobby Laguna Central Park Mall, Jakarta Barat. Ter…

Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Sebagai Kontak Darurat Pada Perjan…

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) memiliki tujuan utama untuk menjamin hak subjek data pribadi. Pasal 65 Ayat (1) secara spesifik melarang setiap individu untuk memperoleh atau mengumpulkan data pribadi pihak lain secara melawan hukum dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau pihak lain, yang berpotensi merugikan …

Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Pn Nomor 2…

Tindak pidana pembunuhan merupakan bentuk pelanggaran hukum berat yang melanggar hak asasi manusia paling mendasar, yakni hak untuk hidup. Dalam sistem hukum Indonesia, pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP dan tergolong sebagai delik berat yang memerlukan pembuktian unsur kesengajaan dan perencanaan. Kasus pembunuhan terhadap korban Sugianto yang diputus melalui Putusan No…

Sengketa Merek Dagang Antara Benning Dan Bening’s Clinic,

Perkembangan dunia bisnis dan perdagangan yang semakin pesat, baik ditingkat nasional maupun internasional telah memicu persaingan usaha yang semakin ketat. Dalam praktinya, situasi ini dapat menimbulkan tindakan persaingan yang tidak sehat, seperti pembajakan dan peniruan merek tanpa izin. Untuk mengatasi hal tersebut, secara normatif hukum memberikan perlindungan melalui mekanisme pendaf…