Ditapis dengan
WARTAWAN PERANG DAN PELANGGARAN HAK-HAKNYA DI WILAYAH KONFLIK
Wartawan perang memegang peranan penting dalam memberikan informasi objektif dan akurat dari wilayah konflik bersenjata. Namun, dalam menjalankan tugasnya, mereka kerap menjadi sasaran kekerasan, penculikan, hingga pembunuhan, yang merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional. Metode Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji status hukum warta…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- WARTAWAN PERANG DAN PELANGGARAN HAK-HAKNYA DI WILAYAH KONFLIK
- No. Panggil
- SI. 617 Rey SI
Peran Dit Samapta Polda Maluku Dalam Penegakan Hukum Terbatas Terhadap Tind…
Penelitian ini membahas peran Direktorat Samapta Polda Maluku dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan (Tipiring), khususnya kasus mabuk di tempat umum sebagaimana diatur dalam Pasal 536 KUHP. Fokus utama kajian adalah bagaimana peran Samapta dalam menjalankan fungsi kepolisian sebagai first responder serta kendala yang dihadapi dalam implementasi di lapangan. Metode peneli…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Peran Dit Samapta Polda Maluku Dalam Penegakan Hukum Terbatas Terhadap Tindak Pidana Ringan
- No. Panggil
- SP. 3075 Ray p1
“Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan”
Anak sebagai generasi muda merupakan kekuatan sosial yang nantinya akan berperan sangat besar dalam pembangunan bangsa dan Negara, atas dasar inilah maka masyarakat dan pemerintah hendaknya menyadari perlunya suatu perhatian khusus yang diberikan terhadap anak, yang mereka alami akan berpengaruh buruk bagi masa depan dan perkembangan jiwa anak. Undang- Undang Dasar Negara Republik Ind…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan”
- No. Panggil
- SP.3074 MAS p1
Keabsahan Penetapan Kepala Pemerintah Negeri Hutumuri Yang Diduga Menggunak…
UU No No 6 Tahun 2014 adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerint…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Keabsahan Penetapan Kepala Pemerintah Negeri Hutumuri Yang Diduga Menggunakan Ijazah Palsu,
- No. Panggil
- SH.777 SEF h1
Tanggung Jawab Negara Dalam Penertiban Penguasaan Lahan Tanpa Hak
Di Indonesia, aturan tentang tanah sudah diatur dalam beberapa peraturan yang cukup lengkap. Mulai dari UUD NRI Tahun 1945, UUPA Nomor 5 Tahun 1960, sampai Perppu Nomor 51 Tahun 1960, semuanya mengatur bahwa siapa pun yang ingin menguasai tanah wajib memiliki hak yang sah dan diakui negara. Tapi kenyataannya, masih banyak orang yang menguasai tanah secara ilegal tanpa hak yang valid. …
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Tanggung Jawab Negara Dalam Penertiban Penguasaan Lahan Tanpa Hak,
- No. Panggil
- SH 775 Ely
ANALISIS YURIDIS PELANGGARAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN KEPA…
si Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024, yang bertujuan untuk memastikan kampanye berlangsung dengan tertib, adil, dan sesuai ketentuan, dengan mengatur lokasi, ukuran, dan waktu pemasangan. Namun, peraturan tersebut tidak di jalankan dengan baik, tepatnya di Kota Namlea Kabupaten Buru terdapat pelanggaran pemasangan APK yang mengabaikan kententuan peraturan Perundang-undangan. Pelangga…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- ANALISIS YURIDIS PELANGGARAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KOTA NAMLEA KABUPATEN BURU
- No. Panggil
- SH 776 Yas
Akibat Hukum Jual Beli Tanah Hibah.
Hibah Tanah merupakan penyerahan hak milik atas tanah yang secara scuma-cuma dialihkan kepada pihak lain. Pengaturan Hibah Tanah diatur dalam KUHPerdata Pasal 1666 yang menyebutkan bahwa “Penghibahan adalah suatu persetujuan, dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan bar…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Akibat Hukum Jual Beli Tanah Hibah
- No. Panggil
- SE. 3047. yan
Analisa Yuridis Penerapan Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Ana…
Kekerasan seksual terhadap anak perempuan dalam lingkup rumah tangga merupakan salah satu bentuk pelanggaran berat terhadap hak asasi anak dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kasus semacam ini kerap terjadi secara tersembunyi dan sulit terungkap karena pelaku merupakan orang terdekat korban, seperti ayah kandung, ayah tiri, atau anggota keluarga lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk m…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- “Analisa Yuridis Penerapan Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Korban Dalam Lingkup Rumah Tangga (Putusan Nomor 30/PID.SUS/2024/PN.DOBO)”
- No. Panggil
- SP. 3073. cia
ANALISIS YURIDIS PELANGGARAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN KEPA…
Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) pilkada diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024, yang bertujuan untuk memastikan kampanye berlangsung dengan tertib, adil, dan sesuai ketentuan, dengan mengatur lokasi, ukuran, dan waktu pemasangan. Namun, peraturan tersebut tidak di jalankan dengan baik, tepatnya di Kota Namlea Kabupaten Buru terdapat pelanggaran pemasang…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH 776
Tanggung Jawab Negara Dalam Penertiban Penguasaan Lahan Tanpa Hak
Di Indonesia, aturan tentang tanah sudah diatur dalam beberapa peraturan yang cukup lengkap. Mulai dari UUD NRI Tahun 1945, UUPA Nomor 5 Tahun 1960, sampai Perppu Nomor 51 Tahun 1960, semuanya mengatur bahwa siapa pun yang ingin menguasai tanah wajib memiliki hak yang sah dan diakui negara. Tapi kenyataannya, masih banyak orang yang menguasai tanah secara ilegal tanpa hak yang valid. …
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Tanggung Jawab Negara Dalam Penertiban Penguasaan Lahan Tanpa Hak
- No. Panggil
- SH 775 Ely hi
Peran Polri Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana desa
Pada tahun 2017 terdapat kesepakatan bersama atau Memorandum of Understanding antara Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri (dengan Kementerian Desa, tentang kerjasama terkait pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan dana desa yang ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman No: 05/MDPDTT/KB/X/2017,No: 193/7621/SJ dan No: B/82/X/2017 tentang Pencegahan, …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Peran Polri Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana desa
- No. Panggil
- SH 774 Ris hi
TRANSPARANSI PEMERINTAH KOTA AMBON DALAM REALISASI ANGGARAN BELANJA BARANG …
Transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan salah satu prinsip utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Melalui transparansi, masyarakat dapat mengetahui dan mengawasi proses pengelolaan anggaran agar berjalan terbuka, efisien, dan akuntabel. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Ambon memiliki tanggung jawab besar untuk menerapkan prinsip ters…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- TRANSPARANSI PEMERINTAH KOTA AMBON DALAM REALISASI ANGGARAN BELANJA BARANG DAN JASA
- No. Panggil
- SH 773 ria hi
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEG…
Penelitian ini bertujuan untuk bertujuan mengkaji putusan hakim pada Pengadilan Negeri Ambon Dalam Perkara Nomor:9/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Amb. (Kasus DD dan ADD Kabupaten Seram Bagian Barat)Apakah Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb tanggal 4 Januari 2018 telah sesuai berdasarkan alat bukti yang sah?Salah satu fakta persidangan adalah Perkara…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI AMBON DALAM PERKARA NOMOR : 9/Pid.Sus-TPK/2017 PN.Amb (KASUS DD DAN ADD KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2015)
- No. Panggil
- SP. 3072 jun p1
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PT. PANCA KARYA TERHADAP PEMENUHAN HAK ATAS UPAH KA…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab PT. Panca Karya sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam memenuhi hak atas upah karyawan, khususnya dalam situasi ketika perusahaan mengalami kendala finansial. Sehingga Perusahaan terlambat dalam membayar upah karyawan, Penyelesaian masalah ditinjau dari Pasal 88 Ayat (1) UU Ketenagakerjaan, yang menjelaskan. Setiap pekerja…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PT. PANCA KARYA TERHADAP PEMENUHAN HAK ATAS UPAH KARYAWAN
- No. Panggil
- SE.3046. e1
Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Kasus Penelantaran Rumah Tangga (Studi Putu…
Pertimbangan hakim terhadap kasus penelantaran rumah tangga sangat penting mengingat penelantaran rumah tangga merupakan bagian dari kekerasan dalam rumah tangga, karena kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi. Sehingga dibutuhkan pertimbangan hakim yang…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1578 RIS p
Aspek Kriminologis Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Keluarga Terdekat …
Aspek Kriminologis Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Keluarga Terdekat Terhadap Anak
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Aspek Kriminologis Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Keluarga Terdekat Terhadap Anak
- No. Panggil
- SP.2084 VIC s1
“Perlindungan Hukum Konsumen Mainan Anak Produk Import Yang Tidak Memenuh…
UUPK dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf (a) hanya menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di Indonesia maraknya peredaran mainan anak-anak impor yang mana baru-baru ini Kementerian Perindustria bekerja sama dengan Polri…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- “Perlindungan Hukum Konsumen Mainan Anak Produk Import Yang Tidak Memenuhi Standar”
- No. Panggil
- SE 3045 ZAN
LEGALITAS SURAT KEPUTUSAN SANIRI NEGERI TERKAIT PENETAPAN MATA RUMAH PERENTAH…
Surat Keputusan Saniri Negeri Batu Merah Kota Ambon No 1 Tahun 2020 Tentang Penetapan Mata Rumah Parentah menimbulkan sengketa terkait Mata Rumah Parenta sehingga pihak tertentu yang mengangap Surat Keputusan Saniri Negeri Batu Merah tersebut merugikannya memperkarakan Surat Keputusan Saniri Negeri Batu Merah Tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negeri Ambon, namun Pengadilan Tata Usaha Negara…
- Edisi
- TERBARU
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- LEGALITAS SURAT KEOUTUSAN SANIRI NEGERI TERKAIT PENETAPAN MATA RUMAH PARENTAH
- No. Panggil
- SH.772 ANA h1
Tanggung Jawab Pihak Developer Akibat Wanprestasi Terhadap Konsumen Atas Ju…
Perjanjian yang dibuat secara sah sesuai Pasal 1320 KUHPerdata, akan menimbulkan hubungan hukum yang menciptakan hak dan kewajiban bagi para pihak. Hal ini diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata, bahwa perjanjian bersifat mengikat layaknya undang-undang berlaku bagi para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Sebagaimana dalam perjanjian jual beli rumah antara developer dengan k…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Tanggung Jawab Pihak Developer Akibat Wanprestasi Terhadap Konsumen Atas Jual Beli Rumah,
- No. Panggil
- SE.3044 CHA e1
Kajian Yuridis Perbuatan Kekerasan Fisik Pada Masa Pacaran
Kekerasan fisik dalam hubungan pacaran merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang sering kali tidak mendapatkan perlindungan hukum secara tegas. Meskipun hubungan pacaran tidak diakui secara hukum layaknya pernikahan, tindakan kekerasan fisik yang terjadi di dalamnya tetap dapat menimbulkan dampak psikologis dan fisik yang serius bagi korban. Kajian ini bertujuan untuk…
- Edisi
- TERBARU
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Kajian Yuridis Perbuatan Kekerasan Fisik Pada Masa Pacaran
- No. Panggil
- SP.3071 PAT p1
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara