Ditapis dengan
Kedudukan Hukum Pelaksana Tugas
Secara eksplisit dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Cuti Diluar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota sebagai turunan dari Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah. Disebutkan Plt punya kewenangan sama, menyetuju…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.306 KAU k
Penegakan Hukum Dalam Pengenaan Pajak Reklame
Penegakan hukum adalah suatu cara untuk mengendalikan kelakuan dan kehidupan banyak orang. Penegakan hukum sendiri dikenal karna adanya perbuatan menyimpang dari beberapa orang sehingga dianggap perlulah adanya proses menegakan hukum oleh pihak-pihak yang berwenang. Terkait penulisan ini sendiri penulis ingin membawa pembaca untuk melihat mengenai Penegakan Hukum, tapi lebih kepada Penegaka…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.305 RIM p
Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Kampanye Di Media Sosial
Kampanye merupakan suatu cara untuk menyampaikan visi misi serta menyampaikan program yang di usung oleh pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah. Seiring dengan perkembangan teknologi kampaye juga di lakukan dengan memanfaatkan medis sosial guna mendapat perhatian dari masyarakat luas. Pada prinsipnya kampanye di media sosial tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan, hanya saja yan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.304 SAL p
Fungsi Pengawasan Badan Pemusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah …
BPD pada hakikatnya adalah apirasi dari masyarakat, Demokrasi memberikan ruang gerak untuk masyarakat berperan secara aktif dalam penyelenggaraan pemerintah. Adanya keikutsertaan masyarakat dalam membuat kebijakan dan menyalurkan aspirasi melalui BPD, jadi dalam membuat segala keputusan, progam Desa harus melihat kebutuhan masyarakat sehingga mereka merasa ikut memiliki. Nilai control dalam dir…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.302 SOL f
Tanggung Jawab Pemerintah Kota Ambon Dalam Menyediakan Sarana Tempat Sampah
Masalah sampah di daerah perkotaan merupakan masalah yang selalu hangat dibicarakan baik di dunia maupun di Indonesia termasuk di kota Ambon. Sesuai subtansi permasalahan maka tipe penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pemda Kota Ambon belum melaksanakan tanggungjawab jawabnya dalam menyediakan sarana tempat sampah sehingga pada beberapa wilayah …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.301 MEL t
Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Penataan Ojek Sebagai Angkutan Sewa
Keterbatasan sarana angkutan umum bagi sebagian besar masyarakat menjadi salah satu permasalahan utama pada bidang transportasi.Ojek hadir sebagai salah satu alternative angkutan umum yang bisa di gunakan oleh masyarakat.Pelayanan ojek juga memiliki keunggulan dan keunikan sendiri, mengingat ojek bisa member layanan door to door, mudah menjangkau lokasi sulit seperti lorong lorong dan jalan sem…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.300 PAT p
Pengelolaan Sampah Di Kota Ambon Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2…
Pengelolaan Sampah di Kota Ambon Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah”. Berdasarkan hasil tinjauan langsung di kota Ambon dapat dijelaskan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dan pihak pemerintah dalam menangani sampah secara mandiri masih kurang. Masyarakat masih enggan melakukan pemilahan sampah, akibatnya sampah semakin hari semakin sulit dikelol…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.299 PIL p
Wajib Militer Sebagai Kewajiban Warga Negara
Salah satu kewajiban warga Negara berdasarkan amanat UUD NRI Tahun 1945 adalah turut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara (pasal 27 ayat(3)) dan ikut serta dalam usaha bela Negara (Pasal 30 ayat (1)). Berkaitan dengan kewajiban bela Negara dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara inilah, maka pemerintah mencoba mengakomodir warga Negara dalam suatu wadah Wajib Militer. Namun, belu…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.298 HUK w
Pengawasan Kepolisian Terhadap Pengelolaan Dana Desa
Keterlibatan pihak kepolisian untuk mengawasi pengelolaan dana desa hanya berdasarkan pada Memory of Understanding (MoU) yang secara keabsahan dasar legalitas yang lemah. Sebab MoU bukan salah satu rujukan peraturan perundang – undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU No.12/2011. Keterlibatan pihak Kepolisian telah bertentangan dengan dengan PP No.12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Peng…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.297 TUA p
Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja TKI Di Luar Negeri Ditinjau Dar…
TKI merupakan tenaga kerja Indonesia yang bekerja diluar negeri dimana hak-haknya sebagai warga negara sudah sepatutnya dilindungi. Dalam menjalankan pekerjaannya, TKI sering dipertemukan dengan berbagai masalah menyangkut dengan keselamatan kerja TKI selama bekerja diluar negeri. Fenomena kekerasan yang sering dialami oleh TKI yang dapat merendahkan harkat dan martabat TKI sebagai manusia…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.296 WAL p
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara