Ditapis dengan
Pengangkatan Aparatur Sipil Negara Terpidana Korupsi Dalam Jabatan Struktural
Dasar penelitian ini tentang Aparatur Sipil Negara sebagai pelaksana kebijakan publik memiliki tugas untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat serta dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan penuh kejujuran, professional dan bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal ini yang mestinya diterapkan dan dilakukan oleh setiap pegawai Aparatur S…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.336 TOM p
Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Eksekutif Pasca Putusa…
Penel i t i ani niber t uj uanunt ukmenget ahuiKedudukanKPKsebagai LembagaEksekut i fDanMengkaj ihubunganCheckAndBal anceant ar a Lembaga l egi sl at i f dan eksekut i f di I ndonesi a Ser t a mengkaj i per bandi ngandenganobj ekPut usanMKnomor36/ PUUXV/ 2017danUU 30t ahun2002t ent angKPK. Penel i t i an menggunakan met ode y ur i di s nor mat i f dengan pendekat an per at ur an per undan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.335 REM k
Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor30/PUU-XVI/2018 Terhadap Pasa…
Penel i t i ani niber t uj uanunt ukmenget ahuiPut usanMahkamahKonst i t usi t er kai tdenganpenaf si r anpeker j aanl ai ndal am Pasal182hur uflundangundangpemi l u.Yangmanaput usant er sebutmenaf si r kanSy ar atcal on anggot a DPD peker j aan l ai n i t u t er masukpul a.Mencakup pengur us ( Fungsi onar i )par t aipol i t i kdar iPusatsampaidiDaer ah.Ti pepenel i t i an y angdi gunakanadal a…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.334 LON k
Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang untuk selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan badan khusus antikorupsi yang dibentuk berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan perintah atau amanat daripada pasal 43 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 199…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.333 WAR e
Pengawasan Komisi Aparatur Sipil Negara Terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara
Keberhasilan suatu negara sangat tergantung pada kualitas ASN dalam menjalankan kewajibanya serta fungsinya UU No 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara salah satu kewenangan KASN adalah pengawasan, pengawasan norma dasar kode etik serta kode perilaku ASN. Hal ini bertujuan untuk menekan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai ASN maupun PNS. Permasalahan dalam penelitian i…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.332 SYA p
Pengawasan Pemerintah Terhadap Tenaga Kerja Asing Ilegal Di Indonesia Berdasa…
Penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia oleh pemerintah dilakukan atas dasar kebutuhan pembangunan ekonomi yaitu dengan mengembangkan berbagi sektor pendorong ekonomi di dalam negeri dengan tujuan agar pemerintah dapat melaksanakan amanat konstitusi untuk menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia.Proses penggunaan tenaga kerja asing didasarkan atas hukum yang berlaku antara lain hukum ketenag…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.331 YAN p
Efektivitas Pengawasan Pemerintah Provinsi Maluku Terhadap Peredaran Minuman …
Studi ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Pengawasan Minuman Beralkohol berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 2 Tahun 2015 Tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol Dan untuk mengetahui faktor- faktor yang menjadi kendala dalam Pengawasan Minuman Beralkohol berdasarkan peraturan daerah provinsi Maluku Nomor : 2 Tahun 2015. Metode penelitian yang digunakan ada…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.330 ACH e
Pengawasan Bawaslu Terhadap Aparatur Sipil Negara Dalam Sistem Pemilihan Umum…
Mengenai netralitas ASN dalam Pemilukada untuk mengetahui apakah Bawaslu berwenang mengawasi netralitas dalam Pemilukada ataukah tidak dan bagaimana bentuk-bentuk pengawasan yang dilakukan Bawaslu terhadap netralitas ASN dalam Pemilukada. Untuk itu penelitian ini membahas dan mencari tahu mengenai “Pengawasan Bawaslu Terhadap Netralitas ASN Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah”. Jenis yang di…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.329 LAI p
Kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara Dalam Mengawasi Tindakan Penyalahgunaan …
Pejabat Pemerintahan yang terjerat penyalahgunaan wewenang karena keputusan maupun tindakan yang dilakukannya telah merugikan masyarakat. Dalam proses penegakan hukum banyak ditemukan unsur melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan yang dibarengi dengan menyebut jumlah kerugian Negara. Hal ini dipakai sebagai dasar untuk mendakwa seorang Pejabat Pemerintahan telah melakukan penyalahgunaan we…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.328 KOS k
Kewenangan Penjabat Kepala Daerah (Studi Kasus Penjabat walikota Makassar)
Penulisan ini bertujuan mengetahui kewenangan pejabat pelaksana tugas sementara Walikota Makassar dalam melaksanakan tugas selaku kepala daerah hingga terpilih walikota baru. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif yaitu berupa suatu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum se…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.327 PEL k
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara