Pemenuhan Hak Atas Pangan Dalam Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan ICESCR Sert…

Hak atas pangan merupakan hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara karena merupakan suatu HAM warga negaranya tanpa terkecuali. Pemenuhan hak atas pangan di masa pandemi Covid-19 di Maluku merupakan kewajiban negara terkhususnya pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus memastikan di masa pandemi masyarakat bisa memenuhi kebutuhan dasarnya akan hak atas pangan, jika tidak terpenuhi …

Urgensi Pengaturan Private Military Contractors (Pmcs) Dalam Hukum Humaniter …

Private Military Contractors (PMCs) adalah perusahaan swasta yang bergerak di bidang penyedia jasa keamanan dan militer secara profesional untuk mendapatkan keuntungan. Keterlibatan anggota-anggotanya di dalam konflik bersenjata, seringkali menimbulkan ketidakjelasan statusnya di dalam Hukum Humaniter Internasional, banyak anggapan bahwa PMC sama dengan tentara bayaran. Maka perlu ana…

Perlindungan Hukum Bagi IDPs (Internally Displaced Persons) Di Suriah Dalam P…

Konvensi Jenewa tahun 1951 dan Protokol mengenai Status Pengungsi tahun 1967 menyebutkan bahwa Refugee menjadi tanggung jawab dari UNCHR sedangkan Internally Displaced Persons (IDPs) yang berada di dalam negara tempat terjadinya konflik, tetap mendapat perlindungan dari pemerintah negaranya sendiri, selain itu terdapat perjanjian-perjanjian Internasional yang merupakan hak- hak yang telah d…

Penataan Kabel Dan Pipa Bawah Laut Di Perairan Indonesia Menurut Hukum Intern…

Penelitian ini membahas tentang masalah penataan kabel dan pipa bawah laut di perairan Indonesia menurut hukum internasional yang dalam hal ini UNCLOS 1982 berisi ketentuan-ketentuan untuk mengatur berbagai zona laut dengan status hukum yang berbeda. Secara garis besar, UNCLOS membagi laut ke dalam dua bagian zona yaitu zona-zona yang berada di bawah dan di luar yurisdiksi nasional. Zona…

Pengakuan Dan Akibat Hukum Terhadap Pemerintah Baru Negara Venezuela Perspekt…

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pergolakan dalam Dualisme Pemerintahan Maduro dan Guadio. Maduro yang dilantik melalui pemilihan secara Konstitusi dan Gaudio diangkat sebagai Pemimpin Oposisi menimbulkan perpecahan politik dan stabilitas negara yang berunjung beberapa akibat Hukum Internasional. terkhususnya Pengakuan yang dilihat sebagai salah satu unsur penting negara. Pemerintah…

Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Tanah Hibah Menurut KUHPerdata

Hibah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain dimana pemberi tersebut dilakukan semasa masih hidup. Secara materil eksistensi Hibah ada hubungannya dengan kewarisan. Hal ini secara tegas diatur dalam hukum positif di Indonesia didalam KUHPerdata. Selain itu, adanya kemungkinan pembatalan Hibah yang telah diberikan oleh seorang pemberi kepada yang menerima Hibah sebagaimana dijel…

Dampak Pelaksanaan Reklamasi Di Teluk Ambon Baguala

Berkaitan dengan reklamasi pesisir pantai dan laut di Kota Ambon tepatnya di teluk Ambon Baguala. Pelaksanaan reklamasi tersebut sangat membahayakan desa-desa yang ada di Kecamatan Baguala. Salah satu wilayah yang paling terancam akan “tenggelam” dimasa yang akan datang adalah Desa Passo, Desa Lata dan Desa Lateri. Kepala Pusat Penilitian Laut Dalam Lembaga Ilmu Pengetahuan Indone…

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Acara Adat Ukuwala Mahiate (Bakupukul Manyapu) …

uた肌胸んMahiaIe (Bakupukul Manyapu) di Negeri Mamalan merupakan Salah satu bukti kekayaan budaya yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), ini tentu s勾a sebagai wujud keanekaragaman masyarakat dan Pluralitas budaya yang ada di Indonesia. Masyarakat Negeri adat Mamala masih melaksanakan tradisi budaya setiap tahun untuk memperingati perayaan hari-hari besar agama Islam, …

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pelayanan Jasa Listrik Pada PT. PL…

Perkembangan aktivitas masyarakat banyak menyebabkan perubahan dalam berbagai bidang diantaranya ekonomi, sosial, pembangunan, dan lain-lain. Tentunya hal ini memberikan manfaat kepada konsumen dalam memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa yang disediakan. Seperti pada konsumen listrik PT. PLN yang tergolong banyak penggunaannya karena semua daerah di Indonesia menggunakan…

Penyelesaian Sengketa Tanah Dati (Studi Kasus Putusan MA Nomor 2025 K/Pdt/1983)

Masyarakat Maluku mengenal tanah dati sebagai tanah yang diberikan sebagai kompensasi kepada mata rumah yang melaksanakan tugas dati. Tanah dati dapat menjadi dati lenyap, jika tidak ada lagi keturunan sebagai ahli waris. Dati lenyap kemudian diambil alih oleh Pemerintah Negeri dan kemudian dapat diberikan kepada anak negeri lainnya yang pantas mendapatkannya untuk dikuasai dan dimiliki…

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan dan Minuman Kadaluar…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan konsumen terhadap peredaran makanan kadaluarsa, bentuk pembinaan dan pengawasan pemerintah dan instansi yang terkait dengan beredarnya makanan kadaluarsa di Kota Dobo Kabupaten Kepulauan Aru serta dampaknya terhadap kesehatan konsumen. Metode penelitian menggunakan metode yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Sumber data ter…

Penyelesaian Sengketa Merek Lois Atas Passing Off Menurut Undang-Undang Nomor…

Passing off secara kepustakaan hukum Indonesia belum dikenal, namun dapat diartikan sebagai suatu perbuatan pemboncengan reputasi merek yang sudah terkenal di masyarakat. Hal ini merupakan suatu perbuatan melawan hukum (action for tort of passing off) yang dikenal di negara- negara civil law (common law system) seperti Australia, Inggris, Malaysia, Amerika Serikat dan lain-lain. Sehingga per…

Implementasi Perjanjian Istishna Terhadap Kepemilikan Harta Benda Yang Belum …

Indonesia adalah salah satu Negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak didunia oleh karena itu dalam urusan muamalah harus mengedepankan prinsip syari’ah terutama dalam urusan jual beli, Jual beli dibagi dalam beberapa macam, salah satunya adalah jual beli istishna’. Istishna yaitu kontrak penjualan antara pembeli dan penjual, dalam kontrak ini pembeli menerima pesanana dari pen…

Analisis Hukum Terhadap Sengketa Hak Atas Tanah Petuanan Negeri Ema Dan Neger…

Perlindungan Hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum yakni orang atau badan hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat prefentif maupun yang bersifat represif. Analisis hukum terhadap sengketa Hak atas Tanah Petuanan Negeri Ema dan Negeri Leahari, kecamatan Leitimur Selatan merupakan riset penulis yang beranjak dari permasalahan saling mengklaim hak at…

Prosedur Pelepasan Tanah Adat Untuk Kepentingan Umum

Setiap daerah provinsi dan kabupaten di Indonesia, dapat ditemukan masyarakat adat. Bagi masyarakat hukum adat, tanah menjadi tempat dimana warga masyarakat hukum adat bertempat tinggal dan memberikan penghidupan baginya. Terkait dengan persoalan pengadaan tanah oleh Pemerintah selama ini terhadap tanah adat untuk kepentingan umum hingga saat ini meninggalkan banyak persoalan karena d…

Tinjauan Yuridis Terhadap Koperasi Yang Menjalankan Usahanya Tidak Sesuai Den…

Menurut Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 4 Tahun 1994 Tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi disebutkan bahwa dalam hal terjadi perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan atau pembagian Koperasi, pengurus wajib mengajukan permintaan pengesahan atas perubahan Anggaran Dasar secara tertulis…

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Di Masa Pandemi Covid 19

Perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh dalam hubungan kerja sangat dibutuhkan,mengingat kedudukan pekerja/buruh secara sosial-ekonomis sangat lemah terlebih khusus dimasa pandemi covid-19. Banyak perusahaan yang mengalami kerugian akibat kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat yang berpengaruh pada pendapatan perusahaan, sehingga pekerja harus dirumahkan bahkan juga terjadinya pemutusan hu…

Kewenangan Kepala Desa Dalam Mengangkat Perangkat Desa Sesuai Undang-Undang N…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SH.426 FAT k

Tinjauan Yuridis Penanggulangan Tindak Pidana Pembalakan Kayu Liar (Illegal L…

Kabupaten Kepulauan Aru khususnya pada Desa Lau-Lau Kecamatan Pulau- Pulau Aru sering terjadi kegiatan penebangan kayu yang dilakukan oleh perusahaan telah melewati areal yang telah ditetapkan dalam Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Maluku melalui dinas terkait yang berada di Kabupaten Kepulauan Aru. Tindakan ini bukan hanya mengenai penebangan…

Analisis Yuridis Ajaran Kesengajaan Kasus Pembunuhan (Vide Pasal 338 Jo Pasal…

Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, berttujuan untuk mengetahui pertimbangan hokum hakm dalam mnjatuhkan Putusan serta mengetahui Penerapan Ajaran kesengajaan dan penerapan sanksi terhadap pelaku pembunuhan dalam putusan nomor: : 32/Pid.B/2019/PN Dobo (di Pengaadiilan Negeri 2B Dobo) Penelitian ini dilakukan dengan cara mengevaluasi segi kesesuaian antara satu kaidah hukum…