Ditapis dengan
Pengaruh Marka Jalan Dan Rambu Lalu Lintas Terhadap Tingkat Kecelakaan Lalu L…
Kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Maluku Barat Daya khususnya di kota Tiakur sering sekali terjadi kecelakaan. Pembangunan jalan yang dilakukan di kota Tiakur sangatlah mendukung tujuan pemerintah, namun tentunya harus didukung dengan fasilitas pendukung jalan seperti marka jalan dan rambu lalu lintas. Perlengkapan pendukung yang menjadi perhatian yakni marka jalan dan rambu lalu li…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1405 UMK p
Penyidikan Perkara Anak Di Bawah 12 Tahun Sebagai Pelaku Dan Korban Tindak Pi…
Anak merupakan mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan mahluk sosial, sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta dapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu tidak ada 3 satupun manusia yang boleh merampas hak atas hidup dan merdeka tersebut. Bila anak masih dalam kandungan orang tua dan orang tua tersebu…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1404 ACH p
Kajian Yuridis Pemberian Rehabilitasi Bagi Pengguna Sebagai Upaya Pencegahan …
Penenelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan membahas pemberian rehabilitasi bagi pengguna sebagai upaya pencegahan penggunaan narkotika. Metode penelitian yang digunakan dengan jenis penelitian yuridis Normatif. Tipe penelitian bersifat deskriptif analitis. Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi ke…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1403 SOU k
Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Terhadap Anggotanya Dalam Hal Terjadinya…
Terjadinya pembubaran suatu koperasi karena diduga melakukan penggelapan uang, maka dalam hal ini para anggota koperasi merasa dirugikan. Pihak koperasi dalam hal ini tidak melakukan ganti kerugian terhadap para anggotanya yang merasa dirugikan. Hal ini tentu bertentangan dengan UU No. 25 Tahun 1992 pasal 34 ayat ( 1 dan 2 ). Perumusan masalah yang dapat diambil dari uraian di atas ya…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.738 RUT p
Tanggung Jawab Arsiparis Dalam Pengelolaan Arsip Daerah Di Kabupaten Maluku B…
Berbicara mengenai tindakan hukum berkaitan dengan efektifitas kearsipan dalam pelaksanaan administrasi sebuah organisasi atau lembaga negara, dimana arsip merupakan pusat ingatan bagi setiap kegiatan dalam suatu lembaga pemerintahan,sistem kearsipan yang sesuai dengan keadaan organissinya. Proses pengelolaankarena itu suatu lembaga dalam mengelola kearsipannya harus memperhatikanPene…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.425 PRO t
Status Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia Pendukung Islamic State Of Iraq…
Rakyat Indonesia yang telah mendapatkan status kewarganegaraan seperti yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan serta Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia telah menjadi Warga Negara Indonesia dan dengan sendirinya mendapatkan ha…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.424 SOU s
Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah
Dalam mewujudkan peraturan daerah yang partisipatif adalah dari sisi peraturan perundang-undangan dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penetapan maupun pembahasan rancangan peraturan daerah selain itu masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.423 ILE p
Keabsahan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PNS Yang Melakukan Tindak Pidana …
Penelitian ini, dilatarbelakangi oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Salah satu pengaturan dalam Undang-undang tersebut tentang pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS. Sehingga itu, keluarlah Keputusan Walikota Ambon Nomor 298 Tahun 2019 tentang karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan,…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.422 MAR k
Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang
Demi mewujudkan Peraturan perundang-undangan yang partisipatif, Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menjelaskan Masyarakat dapat berprtisipasi dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan baik secara lisan maupun tulisan. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk menganalisa dan mengetahui status undang-undang yang dibentuk tanpa partisipasi masyarakat dan akibat hokum da…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.421 TUH p
Komite Pengawas Perpajakan Dalam Memberikan Kepatuhan Wajib Pajak
Berdasarkan amanat Pasal 36C UU KUP, Menteri Keuangan membentuk PMK Nomor 54/PMK.09/2008, yang terakhir dirubah dengan PMK Nomor 18/PMK.09/2020 tentang Komite Pengawas Perpajakan (Komwasjak). Komwasjak bertujuan mendorong terwujudnya kultur baru, nilai baru dan tatakelola yang baik di lingkungan instansi perpajakan, meningkatkan kualitas pelaksanaan kebijakan dan administrasi perpajak…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.420 MUN k
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara