h kebijakan luar negeri yang di keluarkan oleh Amerika Serikat untuk melawan “Musuhnya” (Iran, Korea Utara, dan Rusia) melaluiancaman sanksi kepada Negara manapun yang bekerjasama dengan mereka.Oleh karena itu, Turki berada dalam ancaman sanksi berupa embargo ekonomioleh Amerika Serikat karena telah melakukan perjanjian pembelian senjata S-400 dengan negara Rusia.Sementara pembelia…
Dalam rangka mencegah dan memerangi Terorisme tersebut, sejak jauh sebelum marak nya kejadian-kejadian yang digolongkan sebagai bentuk terorisme terjadi di dunia, masyarakat internasional maupun regional serta berbagai negara telah berusaha melakukan kebijakan kriminal (criminal policy) disertai kriminalisasi secara sistematik dan komprehensif terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai …
Hak atas pangan merupakan hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara karena merupakan suatu HAM warga negaranya tanpa terkecuali. Pemenuhan hak atas pangan di masa pandemi Covid-19 di Maluku merupakan kewajiban negara terkhususnya pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus memastikan di masa pandemi masyarakat bisa memenuhi kebutuhan dasarnya akan hak atas pangan, jika tidak terpenuhi …
Private Military Contractors (PMCs) adalah perusahaan swasta yang bergerak di bidang penyedia jasa keamanan dan militer secara profesional untuk mendapatkan keuntungan. Keterlibatan anggota-anggotanya di dalam konflik bersenjata, seringkali menimbulkan ketidakjelasan statusnya di dalam Hukum Humaniter Internasional, banyak anggapan bahwa PMC sama dengan tentara bayaran. Maka perlu ana…
Konvensi Jenewa tahun 1951 dan Protokol mengenai Status Pengungsi tahun 1967 menyebutkan bahwa Refugee menjadi tanggung jawab dari UNCHR sedangkan Internally Displaced Persons (IDPs) yang berada di dalam negara tempat terjadinya konflik, tetap mendapat perlindungan dari pemerintah negaranya sendiri, selain itu terdapat perjanjian-perjanjian Internasional yang merupakan hak- hak yang telah d…
Penelitian ini membahas tentang masalah penataan kabel dan pipa bawah laut di perairan Indonesia menurut hukum internasional yang dalam hal ini UNCLOS 1982 berisi ketentuan-ketentuan untuk mengatur berbagai zona laut dengan status hukum yang berbeda. Secara garis besar, UNCLOS membagi laut ke dalam dua bagian zona yaitu zona-zona yang berada di bawah dan di luar yurisdiksi nasional. Zona…
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pergolakan dalam Dualisme Pemerintahan Maduro dan Guadio. Maduro yang dilantik melalui pemilihan secara Konstitusi dan Gaudio diangkat sebagai Pemimpin Oposisi menimbulkan perpecahan politik dan stabilitas negara yang berunjung beberapa akibat Hukum Internasional. terkhususnya Pengakuan yang dilihat sebagai salah satu unsur penting negara. Pemerintah…
Hibah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain dimana pemberi tersebut dilakukan semasa masih hidup. Secara materil eksistensi Hibah ada hubungannya dengan kewarisan. Hal ini secara tegas diatur dalam hukum positif di Indonesia didalam KUHPerdata. Selain itu, adanya kemungkinan pembatalan Hibah yang telah diberikan oleh seorang pemberi kepada yang menerima Hibah sebagaimana dijel…
Berkaitan dengan reklamasi pesisir pantai dan laut di Kota Ambon tepatnya di teluk Ambon Baguala. Pelaksanaan reklamasi tersebut sangat membahayakan desa-desa yang ada di Kecamatan Baguala. Salah satu wilayah yang paling terancam akan “tenggelam” dimasa yang akan datang adalah Desa Passo, Desa Lata dan Desa Lateri. Kepala Pusat Penilitian Laut Dalam Lembaga Ilmu Pengetahuan Indone…