Penegak hukum dibidang lalu lintas terhadap penindakan yang dilakukan oleh Polisi Lalu Lintas terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan khususnya pengendara angkutan kota, bus dan truck yang uji kendaraannya (KIR) sudah habis masa berlaku dengan menyita STNK menjadi problematika yang akan dikaji keberadaannya. Penelitian ini bertujuan untuk apakah Polisi Lalu Lintas berwenan…
Dewasa ini pelanggaran lalu lintas sering ditemui, dan pelanggarnya bukan saja orang dewasa, tetapi juga anak. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak membawa anak harus berhadapan dengan hukum. Dalam proses penegakan hukum pada tahap penyidikan, anak dititipkan di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan anak (LPKS) sebagai lembaga sosial yang merupakan tempat pelayanan kesejah…
Fatwa MUI III 2009 tentang keharaman merokok, serta membandingkan hukum yang telah ditetapkan oleh nash yang memiliki kesamaan 'illat terhadap hukum merokok dengan menggunakan metode istinbath berupa Qiyas, telah menimbulkan pro kontra dalam masyarakat Muslim Indonesia. Kebiasan merokok dalam masyarakat Indonesia sudah menjadi tradisi yang dianggap biasa, mungkin karena begitu banyakn…
Kewenangan penuntut umum diatur dalam Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana namun dalam acara pemeriksaan cepat perkara tindak pidana ringan penyidik dapat menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan juru bahasa ke sidang pengadilan dan mengajukan dakwaan, perkara tindak pidana ringan (tipiring) dimana ancaman pidananya 3 bulan kurungan. Secara fungsional, penu…
Penelitian ini dilatar belakangi oleh Traditional Fishing Right Indonesia di wilayah di perairan Australia yang telah berulangkali menimbulkan persoalan dalam hubungan bilateral kedua negara. Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS) dan nota kesepakatan Indonesia-Australia atau MoU Box 1974 yang telah memberikan jaminan hukum atas hak penangkapan ikan tradisional oleh nelayannelayan tradision…
Kepolisian sebagai penegak hukum dapat melakukan penyidikan atau pengehentian penyidikan suatu perkara tindak pidana berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan UU Polri. Namun Kepolisian dalam tugasnya sebagai penyelidik dan penyidik adalah bagian penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia yan…
Menurut International Labour Organization, industri perikanan merupakan pekerjaan dengan tingkat kecelakaan dan kematian tertinggi di dunia. Pekerjaan pada kapal penangkap ikan ini memiliki resiko yang tinggi karena berada di laut dengan kondisi cuaca yang tidak menentu, bersifat kotor, menggunakan berbagai alat penangkap ikan, dan lokasi penangkap ikan yang selalu berpindah-pindah hi…
Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Bantuan hukum diberikan kepada pencari keadilan dalam perkara hukum dalam bentuk konsultas…
Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) merupakan salah satu kebijakan pemerintah dibidang pertanahan dengan tujuan untuk memberikan kepastian objek maupun subjek atas tanah demi tercapainya kepastian hukum yang ditegaskan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria (PRONA) yang dibentuk berdasarka…
nternational Labour Organization (ILO) adalah sebuah organisasi internasional yang dibentuk untuk menghapus segala bentuk pelanggaran HAM dalam bentuk konvensi atau parjanjian internasional, salah satunya yaitu konvensi ILO No.188 Tahun 2007 tentang pekerjaan dalam penangkapan ikan. Konvensi ini bertujuan untuk memberikan kelayakan kerja bagi para Anak Buah Kapal, namun pada faktanya …
Dalam Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil Politik dan Konvensi Amerika keduanya membatasi hukuman mati pada “kejahatan yang paling berat”, dikenakan pada suatu “keputusan final suatu pengadilan yang berwenang” sesuai dengan undang-undang yang tidak retroaktif. Kedua perjanjian ini memberikan hak untuk mencari “pengampunan atau keringanan hukuman” dan melarang peng…
Pokok kajian masalah pembagian harta waris kepada ahli waris dari perkawinan pertama dan kedua ditinjau dari kitab undang-undang hukum perdata. Berkaitan dengan warisan yang dikuasai oleh anak-anak dari istri kedua tanpa membagi dengan anak-anak dari istri pertama setelah meninggalnya ayah mereka dilihat dari hukum Perdata. Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu pen…
Pesawat tanpa awak merupakan perwujudan dari perkembangan teknologi yang begitu maju sehingga meskipun tanpa awak pesawat tersebut dapat dikendalikan dari jarak jauh. Akan tetapi perkembangan teknologi tersebut disalahgunakan oleh negara-negara berkembang untuk kepentingan mereka seperti, melakukan pengintaian, maupun dijadikan sebagai senjata perang. Hal tersebut mendapat pengecaman da…
Pertentangan antara Perda SBB Nomor 11 Tahun 2019 tentang Desa dan Perda SBB Nomor 13 Tahun 2019 tentang Negeri. dimana telah di tetapkan seluruh 92 negeri yang ada di Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai desa di dalam Perda SBB Nomor 11 Tahun 2019 sedangkan dalam Perda SBB Nomor 13 Tahun 2019 sampai saat ini belum ditetapkan negeri-negeri yang suda ada sebagai negeri di Kabupaten SBB…
Pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya pada hakekatnya telah dirumuskan di dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI 1945. Sengketa tanah yang terjadi dalam masyarakat hukum adat suku Woirata merupakan sengketa hak atas tanah marga yang sampai saat ini belum ada upaya penyelesaian. Pada dasarnya UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif …
Word Health Organization (WHO) atau Organisasi Kesehatan Dunia merupakan salah satu badan PBB yang bertindak sebagai koordinator kesehatan umum internasional, Fungsi Word Health Organization (WHO) ialah untuk mencapai kesehatan dengan secara maksimal untuk seluruh rakyat diseluruh dunia. Namun pada kenyataannya WHO seperti tidak berdaya untuk menangani pandemi Covid-19 dan memberikan perlin…
Isu hukum dalam penulisan ini antara lain (1) Apakah ada perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat korban pencemarandan (2) Bagaimana upaya hukum terkait perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat yang lingkungan hidupnya tercemar. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang dipakai penulis dalam penelitian ini yaitu pendekatan peratur…
Perbarengan atau concursus sering terjadi dalam tindak pidana, namun adakalanya tidak dimintai pertanggungjawaban sesuai ajaran concursus dalam Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2018/PN.Amb. Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan alternatif. Jaksa seharusnya memperhatikan rumusan pasal yang di…
Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda yang merupakan salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita – cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik,mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras…
Hukum pembuktian memegang peran yang sangat penting dalam penyelesaian suatu tindak pidana dimuka persidangan pengadilan.Proses pembuktian dimulai dari tahap penyidikan dengan dibuatnya Berita Acara Penyidikan (BAP) yang termasuk dalam isi berkas perkara. Kualitas pembuatan Berita Acara Pemeriksaan sangat menentukan proses persidangan yang akan berlangsung. Adapun tujuan penelitian ad…