Ditapis dengan
Tanggung Jawab Indonesia Terhadap Resolusi Global To Fight Covid-19
Dunia saat ini sedang mengalami suatu permasalahan besar dalam bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi, dengan kemunculan Corona Virus Desaise (Covid-19) menyebar keseluruh dunia silih berganti dengan cara penularan. Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) sebagai organisasi internasional yang bertanggung jawab atas segala permasalahan yang terjadi, telah mengeluarkan resolusi secara aklamasi yaitu …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.245 LIN t
Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat Desa Latdalam Atas Tanah Ha…
Tanah mempunyai arti yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Tanah dapat dihaki oleh masyarakat termasuk masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat Desa Latdalam mempunyai hak atas tanah yang disebut dengan tanah hak milik kerabat/soa yang hak penguasaannya dilakukan secara bersama, salah satunya Soa Olusi. Hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat secara jelas diatur dalam pasal 1…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.756 SAI p
Perlindungan Aktivis Kemanusiaan Dalam Perspektif Hukum Internasional
Di tengah-tengah konflik wilayah antara Israel dan Palestina dengan berbagai macam pelanggaran hak asasi manusia yang juga terjadi di dalam konflik tersebut, seorang aktivis kemanusiaan yang bernama Rami Aman yang berasal dari Gaza ditangkap oleh Hamas berdasarkan laporan salah seorang mantan pekerja dari Amnesty Internasional. Rami ditangkap karena aktivitas damai yang dilakukannya Aktivis kem…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.244 ELI p
Mekanisme Penyelesaian Sengketa Batas Antara India Dan China Dalam Perspektif…
Aksai Chin merupakan wilayah yang terdapat di perbatasan India dan China. Wilayah ini sudah menjadi perebutan kedua negara sejak Perang India-China di tahun 1962. India berpegang pada garis demarkasi peninggalan koloni Inggris yang disebut McMahon Line dan China berpegang pada Line of Actual Control (LAC). Kedua negara tidak memiliki patokan garis demarkasi yang dapat disepakati hingga hari ini…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.243 FAL m
Legalitas Hak Berdaulat Filipina Atas Kepulauan Kalayaan (Kepulauan Spartly) …
Kepulauan Spratly adalah salah satu kepulauan yang terletak di Laut China Selatan dan memiliki potensi alam yang relative banyak sehingga menjadikan kepulauan ini diklaim oleh beberapa Negara, salah satunya adalah Negara Filipina. Filipina mengklaim beberapa pulau dan menganggap bahwa Filipina memiliki legalitas hak berdaulat pada Zona Ekonomi Eksklusif Filipina, dan menamakan pulau-pulau yang …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.242 INU l
Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Warga Negara Yang Terlibat Terorisme…
Setiap hak perlindungan warga negara dengan sendirinya bertimbal balik dengan kewajiban negara untuk memenuhinya. Artinya, negara berkewajiban dan bertanggung jawab menjamin agar semua hak dan kebebasan warga negara dihormati dan dipenuhi sebaik- baiknya. Peran negara sangat dibutuhkan dan bahkan wajib untuk melindungi, memajukan, dan memenuhi hak warga negara. Sejumlah peraturan perundang-…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.241 TAW t
Implementasi Hak Mengajukan Permohonan Pengujian Peraturan Perundangan Dibawa…
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung Pasal 31A ayat (2) menjamin adanya kesatuan masyarakat hukum adat dan mempunyai hak mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung dalam hal peraturan perundang undangan yang dianggap haknya merugikan kesatuan masyarakat hukum adat. Tetapi masyarakat hukum adat khususnya di Kota Ambon tidak memakai haknya, hal ini yang menjadi alasan penulis untu…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.432 LAT i
Penerapan Proses Restorative Justice Melalui Pendekatan Restorative Conferenc…
Restorative Converencing Initiative merupakan sistem penyelesaian tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban dan pihak-pihak yang terkait, Metode ini diharapkan mampu menyelesaian suatu perbuatan pidana dengan tujuan mengembalikan segala sesuatu seperti semulanya. Proses ini berlaku dalam masyarakat adat New Seland, dan kemudian berkembang dan digunakan oleh Negara. Indonesia sebetulnya sudah…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1447 NOY p
Pelibatan Anak Dalam Pemilihan Umum
Di Indonesia sering ditemukan pelibatan anak dalam pemilihan umum. Mengikutsertakan anak dalam kegiatan kampanye pemilu bukanlah perbuatan yang tepat karena anak berhak mendapat perlindungan dari kegiatan politik sebagaimana dalam Pasal 15 Undang-Undang Perlindungan Anak. Maraknya pelibatan anak dalam kampanye pemilu menjadi alasan penulis untuk membahas mengenai bentuk perlindungan hukum terha…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1446 RAT p
Kajian Yuridis Laporan Polisi Dalam Perkara Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Na…
Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan suatu kejahatan hukum yang sangat perlu untuk diperhatikan karena menyangkut kehormatan dan nama baik seseorang. Oleh karena menyangkut kehormatan dan nama baik seseorang maka delik pencemaran nama baik merupakan delik aduan, yang berarti laporan/aduannya harus dilakukan oleh korban itu sendiri atau pihak yang merasa dirugikan dan bukan dari pih…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1445 BAT k
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara