Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) merupakan salah satu kebijakan pemerintah dibidang pertanahan dengan tujuan untuk memberikan kepastian objek maupun subjek atas tanah demi tercapainya kepastian hukum yang ditegaskan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria (PRONA) yang dibentuk berdasarka…
nternational Labour Organization (ILO) adalah sebuah organisasi internasional yang dibentuk untuk menghapus segala bentuk pelanggaran HAM dalam bentuk konvensi atau parjanjian internasional, salah satunya yaitu konvensi ILO No.188 Tahun 2007 tentang pekerjaan dalam penangkapan ikan. Konvensi ini bertujuan untuk memberikan kelayakan kerja bagi para Anak Buah Kapal, namun pada faktanya …
Dalam Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil Politik dan Konvensi Amerika keduanya membatasi hukuman mati pada “kejahatan yang paling berat”, dikenakan pada suatu “keputusan final suatu pengadilan yang berwenang” sesuai dengan undang-undang yang tidak retroaktif. Kedua perjanjian ini memberikan hak untuk mencari “pengampunan atau keringanan hukuman” dan melarang peng…
Pokok kajian masalah pembagian harta waris kepada ahli waris dari perkawinan pertama dan kedua ditinjau dari kitab undang-undang hukum perdata. Berkaitan dengan warisan yang dikuasai oleh anak-anak dari istri kedua tanpa membagi dengan anak-anak dari istri pertama setelah meninggalnya ayah mereka dilihat dari hukum Perdata. Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu pen…
Pesawat tanpa awak merupakan perwujudan dari perkembangan teknologi yang begitu maju sehingga meskipun tanpa awak pesawat tersebut dapat dikendalikan dari jarak jauh. Akan tetapi perkembangan teknologi tersebut disalahgunakan oleh negara-negara berkembang untuk kepentingan mereka seperti, melakukan pengintaian, maupun dijadikan sebagai senjata perang. Hal tersebut mendapat pengecaman da…
Pertentangan antara Perda SBB Nomor 11 Tahun 2019 tentang Desa dan Perda SBB Nomor 13 Tahun 2019 tentang Negeri. dimana telah di tetapkan seluruh 92 negeri yang ada di Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai desa di dalam Perda SBB Nomor 11 Tahun 2019 sedangkan dalam Perda SBB Nomor 13 Tahun 2019 sampai saat ini belum ditetapkan negeri-negeri yang suda ada sebagai negeri di Kabupaten SBB…
Pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya pada hakekatnya telah dirumuskan di dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI 1945. Sengketa tanah yang terjadi dalam masyarakat hukum adat suku Woirata merupakan sengketa hak atas tanah marga yang sampai saat ini belum ada upaya penyelesaian. Pada dasarnya UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif …
Word Health Organization (WHO) atau Organisasi Kesehatan Dunia merupakan salah satu badan PBB yang bertindak sebagai koordinator kesehatan umum internasional, Fungsi Word Health Organization (WHO) ialah untuk mencapai kesehatan dengan secara maksimal untuk seluruh rakyat diseluruh dunia. Namun pada kenyataannya WHO seperti tidak berdaya untuk menangani pandemi Covid-19 dan memberikan perlin…
Isu hukum dalam penulisan ini antara lain (1) Apakah ada perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat korban pencemarandan (2) Bagaimana upaya hukum terkait perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat yang lingkungan hidupnya tercemar. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang dipakai penulis dalam penelitian ini yaitu pendekatan peratur…
Perbarengan atau concursus sering terjadi dalam tindak pidana, namun adakalanya tidak dimintai pertanggungjawaban sesuai ajaran concursus dalam Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2018/PN.Amb. Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan alternatif. Jaksa seharusnya memperhatikan rumusan pasal yang di…