Efektivitas Penengakan Hukum Terhadap Mayarakat Dalam Membuang Sampah Di Kabu…

Efektivitas pengakan hukum terhadap kesadaran hukum masyarakat dalam membuang sampah di Kabupaten Kepulauan Aru. Dimana fokus kajianya di lakukan di Kelurahan Siwalima Jln. Cendrawasih Dobo tingkat kepatuhan masyarakat dalam membuang sampah masih sangat kurang mereka membuang sampah di sembarang tempat. Sehingga menganggu penguna jalan baik para pejalan kaki maupun para pengendara seh…

Penegakan Hukum Perkara Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Kasus Polresta Pu…

Kekerasan terhadap perempuan, yaitu setiap tindakan kekerasan berdasarkan jender yang menyebabkan, atau dapat menyebabkan kerugian atau penderitaan fisik, seksual, atau psikologi terhadap perempuan. Salah satu kasus terjadinya tindak pidana kekerasan seksual dan kekerasan fisik dalam rumah tangga, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala apa saja yang menghambat terjadinya ke…

Upaya Non Penal Dalam Penanggulangan Minuman Keras Tradisonal (Studi Pada Kec…

Minuman keras tradisional di beberapa daerah di Maluku dikategorikan sebagai minuman adat, mengkonsumsi minuman keras tradisonal tersebut dikalangan masyarakat baik pelajar maupun orang dewasa sering berdampak pada kericuan yang bisa dikatakan sebagai (konflik internal masyarakat) sehingga dari peristiwa atau kejadian tersebut sangat berpengaruh pada kerukunan dan kedamaian masyarakat d…

Pembatalan Merek Bensu Dengan Alasan Persamaan Pada Pokoknya Atau Seluruhnya

Pendaftaran sebuah merek berguna untuk mengidentifikasi barang dan jasa yang diproduksi atau didistribusi oleh sebuah perusahaan tertentu, engan merek yang terdaftar, pengusaha memperoleh suatu perlindungan hukum terhadap merek. Permasalahan yang di kaji dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik merek terdaftar dalam hal terjadinya persamaan pada poko…

Tanggung Jawab Negara Penerima Dalam Melindungi Gedung Kedutaan Negara Pengirim

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya suatu wilayah ekstrateritorial Negara Pengirim yang tidak tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Penerima, tetapi tunduk pada hukum dari Negara Pengirim. Namun dalam praktik, Negara Penerima dan Negara Pengirim dalam melaksanakan tugas dan fungsi misi diplomatik tidak selalu dalam keadaan harmonis sesuai ketentuan-ketentuan hukum diplomatik yan…

Tinjauan Kriminologi Prostitusi Terselubung Pada Tempat Hiburan Malam

Prostitusi atau pelacuran merupakan salah satu masalah sosial yang kompleks, mengingat prostitusi merupakan peradaban yang termasuk tertua di dunia dan hingga saat ini masih terus ada pada masyarakat kita.Kata “Prostitusi” atau dapat diartikan dengan kata “Pelacuran”, Masalah prostitusi yang seringkali dibaca di beberapa media baik cetak maupun elektronik merupakan suatu bukti alas…

Analisis Penanganan Covid-19 Ditinjau Dari Hukum Islam

Wabah Pandemi yang terjadi merupakan hal baru bagi dunia sehingga menimbulkan berbagai permasalahan yang mengakibatkan adanya polemik pro dan kontra dalam hal penanganannya dipandang dari segi hukum islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana upaya pelaksanaan lockdown dimasa pandemi Covid19 ditinjau dari hukum Islam dan untuk mengetahui dan menganalisa ke…

Fungsi Instrumen Hukum Declaration Concord II (BALI) Dalam Menangani Keamanan…

Declaration Concord II di Bali dalam menangani keamanan maritim di Asia Tenggara dengan berpatokan kepada 3 pilar. Sehingga dari Declaration concord II dapat menangani masalah-masalah maritim di Asia Tenggara. Maka diperlukan kajian mengenai keamanan kerjasama maritim antar negara Asean yang telah dituangkan dalam Declaration Concord II Bali. Metode Penelitian yang digunakan dalam pen…

Tanggung Jawab Negara Indonesia Terhadap WNI Di Wilayah Konflik

Perlindungan bagi setiap warga negara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu negara. Begitu juga Negara Indonesia yang wajib melindungi setiap warga negaranya dimanapun berada. Pada saat ini banyak warga negara Indonesia yang berada di wilayah konflik seperti di Suriah.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaturan Hukum Internasional terhadap tanggung jawab neg…

Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Penegakan Hukum Terhadap Peraturan Daerah…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

T.92 SAH p