Ditapis dengan
Analisis Yuridis Kualifikasi Perbuatan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik …
Perkembangan teknologi informasi memberikan berbagai kemudahan dalam kehidupan masyarakat, tetapi juga memunculkan bentuk kejahatan baru di ruang digital, salah satunya kekerasan seksual berbasis elektronik. Tindak pidana ini dilakukan melalui penggunaan media elektronik untuk merekam atau mengambil gambar bermuatan seksual tanpa persetujuan korban. Pengaturannya secara khusus diatur …
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Analisis Yuridis Kualifikasi Perbuatan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Dalam Putusan NO. 141/Pid.Sus/2024/PN Kka
- No. Panggil
- SP 3101 ita
Analisis Status Hukum Negara Pendukung Dalam Konflik Bersenjata (Serangan Ira…
Penelitian ini menganalisis status hukum negara pendukung dalam konflik bersenjata dan keabsahan penggunaan kekuatan menurut hukum internasional. Secara normatif, Piagam PBB dan Konvensi Jenewa 1949 yang menetapkan larangan penggunaan kekuatan serta prinsip pembedaan, proporsionalitas, dan kehati-hatian dalam setiap tindakan militer. Namun, dalam kenyataannya , negara pendukung seperti …
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Analisis Status Hukum Negara Pendukung Dalam Konflik Bersenjata (Serangan Iran ke Pangkalan Militer di Qatar
- No. Panggil
- SI 625 ren
Analisis Status Hukum Negara Pendukung Dalam Konflik Bersenjata (Serangan Ira…
Penelitian ini menganalisis status hukum negara pendukung dalam konflik bersenjata dan keabsahan penggunaan kekuatan menurut hukum internasional. Secara normatif, Piagam PBB dan Konvensi Jenewa 1949 yang menetapkan larangan penggunaan kekuatan serta prinsip pembedaan, proporsionalitas, dan kehati-hatian dalam setiap tindakan militer. Namun, dalam kenyataannya , negara pendukung seperti …
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Analisis Status Hukum Negara Pendukung Dalam Konflik Bersenjata (Serangan Iran ke Pangkalan Militer di Qatar
- No. Panggil
- SI 625 ren
Kewenangan Partai Politik Dalam Menonaktifkan Anggota DPR
Indonesia sebagai negara demokrasi menempatkan kedaulatan di tangan rakyat yang diwujudkan melalui pemilihan umum dan sistem perwakilan. Partai politik berperan sebagai sarana utama dalam proses demokrasi, termasuk dalam mengusung calon anggota DPR yang kemudian memperoleh legitimasi langsung dari rakyat. Praktik penonaktifan anggota DPR oleh partai politik pada tahun 2025 menimbulkan…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Kewenangan Partai Politik Dalam Menonaktifkan Anggota DPR
- No. Panggil
- SH 792 ein
Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Teknologi Artificial Intelegen…
Seiring dengan berjalannya waktu secara tidak langsung AI berevolusi mencipatakan turunan baru yang disebut deepfake technology. Evolusi ini berkemampuan lebih dalam mengelola gambar maupun video untuk mengubah atau menghasilkan sebuah tindakan atau peristiwa yang nyatanya tidak dilakukan. Ditemukan kasus hasil pemanfaatan AI deepfake seperti video palsu Presiden Prabowo yang menawark…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Teknologi Artificial Intelegence DeepFake
- No. Panggil
- SP 3100 mad
Analisis Ratio Decicendi Terhadap Gugurnya Penetapan Tersangka Pada Sidang Pr…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum (ratio decidendi) hakim dalam menyatakan tidak sahnya penetapan tersangka pada Putusan Praperadilan Nomor 9/Pid.Pra/2024/PN.Amb, serta mengkaji dasar perluasan objek praperadilan terhadap penetapan tersangka pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Penetapan tersangka merupakan tindakan hukum yang mem…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Analisis Ratio Decicendi Terhadap Gugurnya Penetapan Tersangka Pada Sidang Praperadilan (Studi Putusan No.9/Pid.Pra/2024/PN.Amb
- No. Panggil
- SP 3099 eny
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kota Ambon Dalam Pembangunan Drainase Untuk …
Penelitian ini mengkaji terkait tanggung jawab pemerintah daerah kota ambon dalam pembangunan drainase untuk mencegah bencana banjit. Secara normatif, pemerintah daerah wajib menyediakan dan mengelola sistem drainase yang efektif sebagai bagian dari pelayanan dasar sesuai UUD 1945 dan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014. Penyelenggaraannya harus terintegrasi, berkelanjutan, dan sesuai …
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kota Ambon Dalam Pembangunan Drainase Untuk Mencengah Bencana Banjir
- No. Panggil
- SH 791 Iva
Dampak Gencatan Senjata Israel Hamas Terhadap Warga Sipil Kota Gaza,
kali disebabkan oleh perbedaan pandangan mengenai kepentingan antara negara negara. Perbedaan ini dapat memicu konflik bersenjata antara dua atau lebih negara. Sebagian besar perang terjadi akibat gagalnya diplomasi dalam mencapai kesepakatan mengenai hal-hal yang diperselisihkan. Faktanya, seringkali pada suatu peperangan terjadi penyerangan terhadap objek-objek sipil secara sengaja m…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Dampak Gencatan Senjata Israel Hamas Terhadap Warga Sipil Kota Gaza,
- No. Panggil
- SI 626 Tir
Implikasi Hukum Internasional Terhadap Penggunaan Underwater Drone Di Laut
Penggunaan underwater drone mencakup beragam kepentingan, mulai dari operasi militer, penelitian ilmiah, hingga pemantauan sumber daya laut, yang seluruhnya memanfaatkan kemampuan perangkat ini untuk beroperasi pada kedalaman yang sulit dijangkau. Perkembangan teknologi memperluas fungsi dan jangkauan operasionalnya sehingga dalam praktiknya perangkat tersebut kerap digunakan tanpa iz…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Implikasi Hukum Internasional Terhadap Penggunaan Underwater Drone Di Laut
- No. Panggil
- SI 625 Fir
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dana Nasabah
Tindak pidana di bidang perbankan pada dasarnya merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan, baik dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja yang ada hubungannya dengan lembaga, perangkat dan produk perbankan, sehingga menimbulkan kerugian meteriil dan/atau immaterial bagi perbankan itu sendiri maupun bagi nasabah atau pihak ketiga lainnya Tujuan Penulisan ini adalah menganalisa…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dana Nasabah
- No. Panggil
- SP 3098 wen
Identifikasi Kedudukan Desa Adat Dalam Sistem Pemerintahan Desa di Indonesia …
Skripsi ini membahas tentang Identifikasi Desa Buano Utara sebagai desa adat dalam kerangka hukum nasional dan daerah, serta menyoroti pentingnya pengakuan formal terhadap eksistensi masyarakat hukum adat, pengakuan serta penghormatan terhadap masyarakat hukum adat di Indonesia, khususnya Desa Adat. Secara historis, desa telah menjadi cikal bakal terbentuknya masyarakat politik di Ind…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Identifikasi Kedudukan Desa Adat Dalam Sistem Pemerintahan Desa di Indonesia (Studi di Desa Buano Utara Kabupaten Seram Bagian Barat
- No. Panggil
- SH 790 Rai
“Keabsahan Pemberhentian Perangkat Desa Oleh Kepala Desa Di Desa Grahwaen, …
Pemberhentian perangkat desa secara sepihak oleh kepala desa yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Desa Grahwaen, Kecamatan Leksula, Kabupaten Buru Selatan, sehingga menimbulkan persoalan keabsahan hukum serta perlindungan hak-hak perangkat desa. Fokus penelitian adalah prosedur pemberhentian perangkat desa menurut peraturan perundang undangan serta upaya h…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- “Keabsahan Pemberhentian Perangkat Desa Oleh Kepala Desa Di Desa Grahwaen, Kecamatan Leksula, Kabupaten Buru Selatan
- No. Panggil
- SH 789 Mei
Pengaturan Hukum Internasional Mengenai Perusahaan Multinasional Dalam Eksplo…
Perusahaan multinasional (multinational corporations/MNC) merupakan aktor penting dalam perdagangan dan investasi internasional. Perusahaan ini memiliki kekuatan modal, teknologi, dan jaringan global yang besar sehingga mampu beroperasi di beberapa negara. MNC sering menimbulkan persoalan hukum karena kegiatan mereka tidak hanya mepengaruhi negara tempat mereka beroperasi, tetapi juga…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Pengaturan Hukum Internasional Mengenai Perusahaan Multinasional Dalam Eksploitasi Sumber Daya Alam Dan Akibat Hukum Bagi Masyarakt Adat dan Lingkungan Hidup
- No. Panggil
- SI 624 eby
Hak Cipta Pokpoknuru Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Negeri Waru Kecamata…
Tradisi pokpoknuru merupakan salah satu bentuk ekspresi budaya tradisional yang hidup dan berkembang dalam masyarakat negeri waru, kecamatan teon nila serua, kabupaten maluku tengah. Tradisi ini memiliki nilai-nilai sosial, spiritual dan kebersamaan yang diwariskan secara turun-temurun sebagai wujud identitas budaya masyarakat setempat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tradi…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Hak Cipta Pokpoknuru Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Negeri Waru Kecamatan Teon Nila Serua, Kabupaten Maluku Tengah
- No. Panggil
- SE 3060 ina
Perlindungan hukum bagi pekerja dengan perjanjian kerja tidak tertulisatas ti…
Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi pekerja dengan perjanjian kerja tidak tertulis, khususnya terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak oleh perusahaan. Perjanjian kerja lisan sering menempatkan pekerja pada posisi lemah karena sulitnya pembuktian saat terjadi sengketa. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Perlindungan hukum bagi pekerja dengan perjanjian kerja tidak tertulisatas tindakan pemutusan hubungan kerja
- No. Panggil
- SE 3059 Nic
Eksistensi Kebebasan Berekspresi Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum Dalam Huk…
Kebebasan berekspresi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi, yaitu Pasal 28E dan 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbagai instrumen internasional seperti Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Meskipun demikian, hak ini bukanlah hak yang bersifat a…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Eksistensi Kebebasan Berekspresi Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum Dalam Hukum Pidana Indonesia
- No. Panggil
- SP 3097 ewa
Pengaturan Batas Waktu Pelaporan Pelanggaran Pemilukada di Wilayah Kepulaun
Pemilihan Umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia serta Jujur dan Adil berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Pemilu merupakan unsur penting dalam mewujudkan negara demokratis. Pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945 kemudian dibuatlah skema pemilihan umum yang dilaksanakan secara terbuka dan langsusng oleh seluruh Ma…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Pengaturan Batas Waktu Pelaporan Pelanggaran Pemilukada di Wilayah Kepulaun
- No. Panggil
- SH 788 Mad
Kewenangan Penetapan Anggota TNI Sebagai Tersangka Dalam Tindak Pidana Korupsi
Berdasarkan Konstitusi Indonesia, seluruh rakyat Indonesia memiliki posisi/kedudukan yang setara dimata hukum (equality before the law), serta berkewajiban untuk menghormati dan mematuhi hukum dan pemerintahan tanpa pengecualian. Supremasi hukum berlaku universal tanpa membedakan status seseorang, sehingga pejabat negara, pengusaha, anggota TNI/Polri maupun masyarakat biasa semuanya m…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Kewenangan Penetapan Anggota TNI Sebagai Tersangka Dalam Tindak Pidana Korups
- No. Panggil
- SP 3096 Nad
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Provinsi Dalam Menanggulangi Jalan Rusak
Jalan merupakan infrastruktur publik yang memiliki peranan strategis dalam mendukung mobilitas masyarakat, pertumbuhan ekonomi, serta pemerataan pembangunan daerah. Dalam kerangka negara kesejahteraan dan otonomi daerah, penyelenggaraan jalan menjadi bagian dari pelayanan dasar yang wajib dipenuhi oleh pemerintah, termasuk pemerintah daerah provinsi sesuai dengan pembagian kewenangannya…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Provinsi Dalam Menanggulangi Jalan Rusak
- No. Panggil
- SH 787 Ode
Pemeriksaan Berwawasan Perlindungan Anak Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana
Pemeriksaan Berwawasan Perlindungan Anak, Anak Yang Melakukan Tindak Pidana
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.693 LIL p
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara