Penerapan Pasal 49 Ayat 1 KUHP Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusa…

Pelaku penganiayaan seharusnya dapat dijatuhkan hukuman sebagaimana yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana, Pasal 351 Ayat 1 KUHP. Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban, penganiayaan tersebut dilakukan pembelaan terpaksa karena merasa keselamatan diri terancam. Maka memunculkan masalah bagaimanakah penerapan noodweer pada Pasal 49 Ayat 1 KUHP sebagai alasan pengha…

Spionase Pejabat Diplomatik Rusia Terhadap Negara Denmark Dalam Hukum Diplomatik

Spionase ialah kegiatan intelijen pada suatu negara atau perusahaan yang mencari informasi yang bersifat rahasia. Kegiatan spionase berfokus pada pengumpulan informasi non-publik melalui cara-cara rahasia. Spionase yang dilakukan pejabat diplomatik Rusia kepada negara Denmark hingga terjadinya pengusiran terhadap pejabat diplomatik Rusia terkait tindakan mata-mata yang tidak dapat dit…

Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Anak-Anak Dan Pertanggungjawabannya Me…

Ditetapkanya Konvensi Hak Anak (KHA), dan Konvensi ILO No. 182 untuk menghapuskan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak salah satunya adalah eksploitasi terhadap anak. Tetapi dalam kenyataanya masih banyak kejahatan eksploitasi terhadap anak yang terjadi di Filipina padahal Fiipina merupakan peserta dari Konvensi tersebut. Hal ini yang memotivasi penulis untuk mengkaji pelanggar…

Pengaturan tentang Penerbangan Komersial dan Tanggung Jawab Negara

Pada kegiatan pengangkutan resiko terjadinya kecelakaan merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari sehingga unifikasi pengaturan mengenai hal tersebut merupakan suatu hal yang mutlak dilakukan. Pemerintah tidak hanya bertugas menerbitkan berbagai aturan tetapi juga melaksanakan sertifikasi dan pengawasan guna menjamin terselenggaranya transportasi udara yang memenuhi standar kesel…

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang dilakukan dengan Pemuf…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan dengan permufakatan jahat dan untuk mengetahui pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor 467/Pid.Sus/2019/PN Amb. Penelitian ini dilaksanakan di BNN Kota Ambon dengan menggunankan data primer dan sekunder. Pengumpulan Data primer …

Kedudukan Saksi Ahli Pada Tahap Pembuktian Perkara Pidana dan Kekuatan Pembuk…

Proses peradilan pidana pada dasarnya adalah suatu aktivitas penegakan hukum yang bertujuan untuk mencari dan menemukan kebenaran menurut hukum. Di dalam penegakan hukum juga butuhkan suatu alat bukti sesuai dengan pasal 184 ayat 1 KUHAP, yaitu alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa yang semuanya itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sama…

Perlindungan HAM Terhadap Warga Sipil Akibat Invasi Rusia Ke Ukraina

Perlindungan terhadap penduduk sipil telah diatur dalam Konvensi Jenewa IV.Menurut Konvensi Jenewa IV, Dalam konflik bersenjata internasional antara Ukraina dan Rusia telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia, perlindungan HAM kepada Ukraina adalah pelaksanaan dan mekanisme kontrol terhadap kesepakatankesepakatan antar negara tentang jaminan HAM. Metode Penelitian yang digunakan adala…

Tinjauan Yuridis Bukti Awal Terhadap Tindakan Penangkapan oleh Penyidik (Stud…

Penangkapan adalah salah satu upaya paksa yang diberikan oleh undangundang kepada Kepolisian dalam rangka melanjarkan tugasnya, Namun terkadang penangkapan ini disalah gunakan dalam Tindakan penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian sebagai upaya paksa maka penangkapan ini harus sesai dengan prosedur yang diatur di dalam KUHAP, Menangkap seseorang harus didukung oleh bukti wala yang…

Perlindungan Konsumen Terhadap Ketidak Sesuaian Harga Dalam Promosi Diskon Ya…

Perlindungan konsumen terhadap promosi diskon yang tidak sesuai ialah hak konsumen yang dilindungi dalm undang – undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang melarang pelaku usaha untuk tidak memberikan potongan harga yang tidak sesuai kepada konsumen agar tidak merugikan konsumen. Jenis Penelitan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipe penulisan deskriptif a…

Legalitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi da…

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Selanjutnya disingkat Perma E-Litigasi Pidana) yang dibuat oleh Mahkamah Agung merupakan bagian dari hukum acara pidana yang dalam prakteknya diselenggarakan menggunakan sistem elektronik (e-court) dan bersifat teleconference, yang dilihat dari sisi keberada…

Tanggung Jawab Negara Terhadap Imigran Gelap Di Indonesia Kajian Hukum Keimig…

Sebagai salah satu negara dengan posisi geografis yang strategis Indonesia sering dijadikan tempat persinggahan para imigran. Tujuan dan motivasi imigran dari berbagai negara Mereka juga berbeda. Akses yang lebih luas untuk lalu lintas, Keadaan ini menyebabkan peningkatan mobilitas manusia Dari berbagai negara. Hal itu menyebabkan masalah Untuk negara-negara yang bertindak sebagai per…

Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Anak-Anak Yang Terlibat Dalam Konfl…

Hukum humaniter internasional secara eksplisit melarang keterlibatan anak dalam suatu konflik bersenjata. Pertimbangan ini didasarkan atas dasar hak asasi manusia anak yaitu hak atas kelangsungan hidup karena pelibatan anak dalam suatu konflik bersenjata dapat mengancam keselamatan anak tersebut. Walaupun tidak dibolehkan dan dilarang akan tetapi kenyataannya anak tetap dilibatkan secar…

Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Di Tinjau Dari Hukum Humaniter…

Akibat konflik berkepanjangan antara Israel dengan Palestina banyaknya anak dan perempuan yang terimbas konflik ini hidup menderita dan bahkan tewas akibat peperangan yang terjadi ini. Konfik yang tak juga selesai ini, menimbulkan banyaknya korban masyarakat sipil dari tahun ke tahun terus dan semakin meningkat, terkhususnya anak-anak. Anak-anak yang semestinya memiliki hak untuk tumbuh…

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat Setelah Berakhirnya Hak…

Perlindungan hukum terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat merupakan hak penguasaan tertinggi masyarakat hukum adat meliputi semua tanah serta yang termasuk dalam lingkungan wilayah tertentu. Hal inilah yang sejatinya di amanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan juga UU No. 5 Tahun 1960 telah dijelaskan tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Untu…

Penerapan Sanksi Terhadap Oknum Anggota Polri yang Melakukan Penyelahgunaan S…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1613 MAN p

Analisis Yuridis Pelanggaran Cyber Attack Dalam Konflik Rusia Dan Ukraina Ber…

Penguasaan negara terhadap penggunaan teknologi digital dan infrastrukturnya di dalam cyberspace semakin berkembang. Dampak negatif yang timbul adalah ketika suatu negara mencoba menerobos infrastruktur sistem pertahanan cyber space atau biasa dikenal dengan istilah cyber defence dari negara yang laju perkembangannya cukup jauh dibawah negara tersebut. Serangan terhadap infrastruktur cy…

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Terlibat Kejahatan Terorisme

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme Pasal 6. Dalam penerapannya masih ada yang melakukan tindak pidana terorisme di Indonesia dengan cara menyerang objek vital dan fasilitas publik. Penelitian bertujuan untuk mengkaji dan membahas bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak y…

Pandemi Covid – 19 Sebagai Bentuk Overmacht Terjadinya Wanprestasi Kredit D…

Dampak dari Covid-19 ini adalah melemahnya perekonomian Indonesia, akibat pembatasan kegiatan di bidang usaha yang menunjukkan mayoritas pelaksanaan hak dan kewajiban dalam perjanjian. menimbulkan masalah yang perlu diselesaikan. Masalah yang muncul adalah kewajiban dalam perjanjian diingkari satu pihak yaitu debitur yang dikenal dengan istilah ingkar janji atau wanprestasi. Akibat hu…

Pendaftaran Merek Dagang dengan Menggunakan Kata Umum

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 20 Huruf (f) dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2021 tentang prosedur pendaftaran merek menjelaskan bahwa: Merek tidak dapat didaftarkan menggunakan nama umum namun, dalam perdagangan terdapat peredaran Merek produk minuman Air Mineral yang telah terdaftar dengan menggunakan Nam…

Aspek Hukum Pidana Perampasan Jenazah Akibat Covid-19 Menurut Undang-Undang N…

Masyarakat memegang peranan penting untuk patuh menjalankan peraturan dan kebijakan Pemerintah dalam menekan rantai penyebaran covid-19 misalnya seperti menggunakan masker, menjaga kebersihan, mencuci tangan, dan lain-lain. Namun kerap kali ditemukan masyarakat yang tidak melakukan peraturan dan kebijakan yang ditetapkan pemerintah khususnya mengenai pelaksanaan protokol kesehatan, mi…