Penyelesaian Sengketa Jual Beli Hak Atas Tanah warisan Dibawah Tangan

Tanah mempunyai kedudukan yang penting dalam kehidupan manusia. Mengingat keberadaan tanah yang demikian, maka masyarakat senantias berusaha untuk mendatkan tanah dengan berbagai macam cara salah satunya adalah peralihan hak atas tanah melalui jual beli. Peraturan perundang-undangan telah mengatur tentang Jual beli tanah termasuk tanah warisan, namun sampai saat ini masih terdapat jual …

Peranan Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) Dalam Melindungi Anak Kotban …

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanis penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan kendala-kandala yang di alami dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Kabupaten Kepulauan Aru. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris dengan cara memadukan data primer yang di peroleh dari lapangan dan data sekund…

Penyelesaian Kasus Perselingkuhan Melalui Sanksi Pidana Adat Di Kecamatan Pul…

Sesuai dengan rumusan masalah yang disebutkan maka permasalahan dalam penulisana ini adalah Persoalan yang muncul dalam masyarakat adat di Kecamatan Pulau Wetang Kabupaten Maluku Barat Daya adalah kasus perselingkuhan yang terjadi baik itu antara suami dan isteri orang lain maupun antara suami atau isteri dengan laki-laki atau perempuan yang lain di luar dari hubungan suami isteri. Ba…

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Kekerasan Eksploitasi Ekonomi

Sesuai dengan permasalahan yang disebutkan sebelumnya maka permasalahan dalam penulisana ini adalah Permasalahan atas eksploitasi ekonomi anak dalam keluarga oleh orang tua yakni dengan tidak menyekolahkan anak akan tetapi berbanding terbalinya mempekerjakan anak sejak usia dini untuk bekerja mencari nafkah membantu orang tua dengan menjual sayur, kelapa, ikan, menyapu, memaksa anak u…

Hukum Udara Internasional Dalam Kasus Salah Tembak Pesawat Komersial Ukraina …

Hukum udara Internasional merupakan sekumpulan bahan peraturan yang dibuat hanyalah oleh suatu negara, yang bersumber pada perjanjian yang dibuat bukan hanya antara satu negara melainkan dua negara atau lebih. Perjanjian tersebut dapat tertulis serta terlaksana yakni dengan adanya pengertian bersama (common understanding) yang berdasarkan pada sejarah, sehingga sudah menjadi seperti s…

Ganti Rugi Atas Hilang Atau Cacatnya Kendaraan Akibat Kelalaian Pengelola Parkir

Penitipan barang sebagaimana diatur dalam pasal 1694 dan pasal 1706 KUH Perdata, kewajiban bagi pelaku usaha penetipan barang untuk menjaga dan mengembalikan barang yang dititpkan dalam keadaan seperti pada saat di titipkan. Namun pada kenyataanya pelaku usaha masih sering menggunakan pengalihan tanggung jawab kepada konsumen, berdasarkan UndangUndang No 8 Thun 1999 tentang perlindungan …

Kajian Yuridis Terhadap Penerapan Pasal 340 KUHP Pada Kasus Pembunuhan Berenc…

Negara Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hukum dan hak asasi manusia merupakan dua aspek yang saling berkaitan dan mengakar kuat dalam masyarakat. Banyak sekali kejahatan yang terjadi di masyarakat, salah satunya ialah pelanggaran publik, dimanahal tersebut termasuk dalam hukum pidana dan harus dihukum berdasarkan sanksi yang b…

Kedudukan Negeri Pasca Berlakunya UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Kabupat…

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan Negeri di Kabupaten Maluku Tengah, menganalisis pengaturan Negeri pasca berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 serta menganalisis mengapa Negeri di posisikan sebagai desa adat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Maluku Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan mengunakan jenis data sekunder…

Kedudukan Perbatasan Laut Indonesia-Papua Nugini Dan Dampaknya Bagi Hubungan …

Pengaturan perbatasan laut timur Indonesia dan Papua Nugini telah di atur berdasarkan perjanjian internasional antara Indonesia dan Papua nugini Kesepakatan perjanjian antara Indonesia-Australia ini tertuang dalam Perjanjian Internasional Tanggal 19 0ktober Tahun 1971 Tentang Perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini khususnya perbatasan laut Indonesia dan Papua Nugini sampai ke tep…

Kajian Non Penal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemerkosaan Anak

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1792 DAR k

Kajian Terhadap Pembatalan Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Istri Pertama Berda…

Perkawinan merupakan pintu gerbang kehidupan yang biasa dilalui oleh umumnya umat manusia, di mana laki-laki dan perempuan hidup sebagai sepasang suami istri dalam ikatan sakral dalam suatu pernikahan dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia sesuai ketentuan Yang Maha Esa. Namun berdasarkan fakta yang terjadi dengan adanya kasus pembatalan perkawinan di Pengadilan…

Female Genital Mutilation Dan Pertanggungjawabannya Menurut Hak Asasi Manusia

Female Genital Mutilation (FGM) adalah segala praktik pemotongan, pengikisan, atau penusukan atau praktik lainnnya dengan tujuan untun menghilangkan sebagian atau seluruh organ genital wanita, seringkali dilakukan atas alasan budaya. World Health Organization mengatakan terdapat kurang lebih 200 juta wanita di seluruh dunia telah menjalani praktik FGM. Praktik ini menghadapi perselisi…

Legalitas Justice Collaborator Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan (S…

Metode penelitian yang digunakan dalam menganalisa dan membahas permasalahan yaitu hukum normati. Penelitian hukum normatif di fokuskan untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma dalam hukum positif. Saat ini semakin banyak kasus tindak pidana yang sangat rumit untuk di ungkap, tidak jarang berakhir dengan penutupan kasus. Hal ini di karenakan pelaku menghilangkan jejak dengan …

Legalitas Pemberhentian Ketua Badan Permusyawaratan Desa Oleh Kepala Desa

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SH.583 RUM l

Penanganan Tindak Pidana Tentang Perikanan (Illegal Fishing) Oleh Direktorat …

Illegal Fishing merupakan proses menangkap ikan atau segala kegiatan perikanan yang dilakukan secara tidak sah. Fakta yang sampai sekarang masih terjadi tindakan illegal fishing yang dilakukan dengan berbagai cara demi mendapatkan hasil tangkapan yang banyak. Contohnya Di perairan Maluku, selama periode tahun 2020-2022 setidaknya telah terjadi 2 kali tindakan illegal fishing, kedua kas…

Sanksi Administratif Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Perceraian Tanp…

Pengaturan Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-undang nomor 1 thn 1974, kemudian sesuai dengan pasal 3 Peraturan Pemerintah no 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990. Dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.…

Upaya Hukum Terhadap Pekerja Yang Menerima Upah Dibawah Upah Minimum Regional

Masih banyak kasus gaji di bawah Upah Minimum Regional (UMR) terjadi di Indonesia, karena diketahui banyak perusahaan yang tidak memahami aturan hukum terkait pengupahan atau banyak perusahaan sudah mengetahui namum tidak mematuhi aturan tersebut. Selain itu, para pekerja juga tidak tahu harus melapor ke mana, sehingga pembiaran terus dilakukan. Ada beberapa contoh kasus nyata di buru…

Pertanggungjawab Hukum Terhadap Dampak Pertambagan Emas Di Gunung Botak

Usaha pertambangan atau pengambilan bahan galian yang bernilai ekonomi dan apabila pengelolaannya dilakukan secara tepat, dapat dijadikan pengembangan wilayah. Hal ini merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang disebut (UUD NRI Tahun 1945) Pasal 33, ayat (3) yang menyatakan : Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh …

Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pembuat Konten Prank Pada Media So…

Pertanggungjawaban menjadi kewajiban seseorang, telah melekat bagi siapapun yang melawan hukum atas perbuatannya guna terciptanya bentuk pertanggungjawaban pidana yang melanggar norma hukum, yang telah diatur dalam Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) Pasal 55 ayat (1) setiap perbuatan pidana yang diatur dalam undang-undang dapat dimintai pertanggungjawaban secara perseorangan bila seseo…

Kewenangan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Melakukan Diversi Pra Ajudikasi (S…

Dalam penjatuhan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana sangat diperlukan laporan penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan yang dalam hal ini di buat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang di atur dengan jelas dalam ketentuan pasal 1 angka 13 UU No 11 Tahun 2012 tentang SPPA Salah satu kasus yang ditangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan yaitu kasus penganiayaan Dengan…