Sanksi Pidana Terhadap Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak ( Putusan Nomor 24…

Perlindungan hukum terhadap anak dapat didefinisikan sebagai upaya untuk melindungi hak-hak anak dan berbagai jenis kekerasan, serta berbagai upaya untuk menjaga kesejahteraan anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah undang-undang yang mengatur peradilan anak. dalam hal seorang anak nakal yang berusia 8 tahun tetapi belum berusia 18 tahun dan…

Upaya Penanggulangan yang dilakukan Oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Maluk…

Pemerintah Indonesia mengatur masalah perjudian dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 303 dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 pasal 45 ayat 2 perubahan atas Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik undang-undang ini mengatur tentang larangan untuk melakukan perjudian di Indonesia. Adapun tujuan penelitian skripsi ini adalah Menganalisa dan …

Perlindungan Hukum Terhadap Obyek Sipil Dalam Bentuk Kewajiban Negara Dalam K…

Hukum humaniter internasional menegaskan bahwa Negara memiliki kewajiban untuk melindungi obyek sipil selama konflik bersenjata, ini termasuk melindungi mereka dari serangan yang tidak proporsional atau tidak perlu, dan juga melindungi mereka dari tindakan yang merugikan seperti penyiksaan, perampasaan, atau perlakuan yang tidak manusiawi. Negara juga memiliki kewajiban untuk memberikan …

Peran Saluturami Sebagai Kearifan Lokal Desa Adaut Terhadap Praktik Money Pol…

Sebuah kearifan lokal yang terakar dalam budaya Desa Adaut, dalam menghadapi praktik money politic. Desa Adaut telah lama diakui sebagai pusat nilai-nilai tradisional, dan Saluturami, sebagai salah satu aspek penting dari sistem nilai tersebut, menawarkan pandangan unik terhadap partisipasi politik. Sehingga yang rumusan masalah yang dibahas yaitu bagaimana pengaruh praktik money polit…

Penggunaan Izin Mendirikan Bangunan Di Kabupaten Maluku Barat Day

Pengaturan terkaitIzin Mendirikan Bangunan diKabupaten Maluku BaratDaya diaturdengan Peraturan Daerah Kabupaten MalukuBaratDayaNomor1Tahun2016TentangBangunanGedung. Olehkarenaitumakasemuabangunangedungyangakandibangun diwilayahKabupatenMalukuBaratDayaharusmemilikiIMB.Apabila bangunangedungyangdibanguntidakmemilikiIMBmaupuntelah memilikiIMBtetapiIMByangdiberikantidakberdasarkandatadan inf…

Pengaruh Non-Schedule Flight Terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia

Kondisi wilayah udara Indonesia yang begitu luas, tentunya berpotensi, memicu ancaman pelanggaran wilayah udara Indonesia. Melalui medium ruang udara ancaman tersebut berpengaruh terhadap kedaulatan wilayah Indonesia. Apabila ditinjau dari aspek pertahanan serta keamanan. Ada beragam motif mulai dari menghindari atau mengurangi biaya operasional Pesawat, menguji kemampuan radar serta k…

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Eksibisionisme Menurut Undang-Undang Nomor 44…

Eksibisionisme merupakan perilaku seseorang memperontokan alat kelamin kepada orang lain didepan umum. Perilaku ini mengandung unsur pornografi sehingga menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, Maraknya kasus eksibisionisme yang terjadi namun tidak terlapor membuat pelaku eksibisionisme sering luput dari jeratan hukum, hal ini dilihat sebagai masalah yang belum mencapa…

Implikasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Terhadap Penga…

Perkembangan globalisasi dapat memicu terjadinya arus keluar dan masuknya warga negara asing di suatu negara. Hal tersebut diperkuat dengan kebijakan investasi di negara tersebut yang mengakibatkan kebutuhan akan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) menjadi sangat penting. Dasar hukum penggunaan TKA di Indonesia sebelumnya di atur dalam UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal …

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Sedarah Yang Melakukan Tindak Pidana Pemerko…

Pemerkosaan adalah suatu tindakan atau perbuatan laki-laki yang memaksa perempuan agar mau bersetubuh dengannya diluar perkawinan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Tindak pidana pemerkosaan sudah diatur jelas dalam Pasal 81 Ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20…

Tinjauan Yuridis Terhadap Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SH.585 RAT t

Penyelesaian Sengketa Jual Beli Hak Atas Tanah warisan Dibawah Tangan

Tanah mempunyai kedudukan yang penting dalam kehidupan manusia. Mengingat keberadaan tanah yang demikian, maka masyarakat senantias berusaha untuk mendatkan tanah dengan berbagai macam cara salah satunya adalah peralihan hak atas tanah melalui jual beli. Peraturan perundang-undangan telah mengatur tentang Jual beli tanah termasuk tanah warisan, namun sampai saat ini masih terdapat jual …

Peranan Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) Dalam Melindungi Anak Kotban …

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanis penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan kendala-kandala yang di alami dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Kabupaten Kepulauan Aru. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris dengan cara memadukan data primer yang di peroleh dari lapangan dan data sekund…

Penyelesaian Kasus Perselingkuhan Melalui Sanksi Pidana Adat Di Kecamatan Pul…

Sesuai dengan rumusan masalah yang disebutkan maka permasalahan dalam penulisana ini adalah Persoalan yang muncul dalam masyarakat adat di Kecamatan Pulau Wetang Kabupaten Maluku Barat Daya adalah kasus perselingkuhan yang terjadi baik itu antara suami dan isteri orang lain maupun antara suami atau isteri dengan laki-laki atau perempuan yang lain di luar dari hubungan suami isteri. Ba…

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Kekerasan Eksploitasi Ekonomi

Sesuai dengan permasalahan yang disebutkan sebelumnya maka permasalahan dalam penulisana ini adalah Permasalahan atas eksploitasi ekonomi anak dalam keluarga oleh orang tua yakni dengan tidak menyekolahkan anak akan tetapi berbanding terbalinya mempekerjakan anak sejak usia dini untuk bekerja mencari nafkah membantu orang tua dengan menjual sayur, kelapa, ikan, menyapu, memaksa anak u…

Hukum Udara Internasional Dalam Kasus Salah Tembak Pesawat Komersial Ukraina …

Hukum udara Internasional merupakan sekumpulan bahan peraturan yang dibuat hanyalah oleh suatu negara, yang bersumber pada perjanjian yang dibuat bukan hanya antara satu negara melainkan dua negara atau lebih. Perjanjian tersebut dapat tertulis serta terlaksana yakni dengan adanya pengertian bersama (common understanding) yang berdasarkan pada sejarah, sehingga sudah menjadi seperti s…

Ganti Rugi Atas Hilang Atau Cacatnya Kendaraan Akibat Kelalaian Pengelola Parkir

Penitipan barang sebagaimana diatur dalam pasal 1694 dan pasal 1706 KUH Perdata, kewajiban bagi pelaku usaha penetipan barang untuk menjaga dan mengembalikan barang yang dititpkan dalam keadaan seperti pada saat di titipkan. Namun pada kenyataanya pelaku usaha masih sering menggunakan pengalihan tanggung jawab kepada konsumen, berdasarkan UndangUndang No 8 Thun 1999 tentang perlindungan …

Kajian Yuridis Terhadap Penerapan Pasal 340 KUHP Pada Kasus Pembunuhan Berenc…

Negara Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hukum dan hak asasi manusia merupakan dua aspek yang saling berkaitan dan mengakar kuat dalam masyarakat. Banyak sekali kejahatan yang terjadi di masyarakat, salah satunya ialah pelanggaran publik, dimanahal tersebut termasuk dalam hukum pidana dan harus dihukum berdasarkan sanksi yang b…

Kedudukan Negeri Pasca Berlakunya UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Kabupat…

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan Negeri di Kabupaten Maluku Tengah, menganalisis pengaturan Negeri pasca berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 serta menganalisis mengapa Negeri di posisikan sebagai desa adat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Maluku Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan mengunakan jenis data sekunder…

Kedudukan Perbatasan Laut Indonesia-Papua Nugini Dan Dampaknya Bagi Hubungan …

Pengaturan perbatasan laut timur Indonesia dan Papua Nugini telah di atur berdasarkan perjanjian internasional antara Indonesia dan Papua nugini Kesepakatan perjanjian antara Indonesia-Australia ini tertuang dalam Perjanjian Internasional Tanggal 19 0ktober Tahun 1971 Tentang Perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini khususnya perbatasan laut Indonesia dan Papua Nugini sampai ke tep…

Kajian Non Penal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemerkosaan Anak

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1792 DAR k