Larangan impor pakaian bekas menurut peraturan menteri perdagangan nomor 40 t…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SE.991 SIN a1

Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Dalam…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SE.990 NUR a1

Supervisi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pengambilalihan Perkara (…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1807 REU p1

Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana LIngkungan Hidup Dala…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1806 TAN p1

Penegakan hukum tindakan obstruction of justice dalam mengatasi perkara kasus…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1805 MAN p1

“PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU RESIDIVIS DALAM TINDAK PIDANA PENGANI…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1804 LAM p1

Pertanggung Jawaban Pidana Anggota Kepolisian Direktorat Narkoba Polda Malu…

Pertanggung Jawaban Pidana, Narkotika, Kepolisian

“Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Ditinjau Dari Huk…

Penegakan Hukum, Pelanggaran HAM, Akibat Hukum

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Lingkup Pemerintah Kabu…

Implementasi Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang di atur dalam PP Nomor 94 Tahun 2021 dan Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022, sangat jelas sehingga diharapkan agar setiap PNS harus berusaha memahami peraturan tersebut,agar dapat menjadikannya sebagai pedoman bagaimana seharusnya mereka bersikap di dalam maupun di luar kedinasan. Dalam prakteknya apa yang diinginkan atau yang di…

Analisis Yuridis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tahap Penyelidik…

Pengembalian kerugian keuangan negara adalah tujuan utama penegakan tindak pidana korupsi. Penegakan hukum penanganan perkara tindak pidana korupsi adalah menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi tersebut hingga tuntas. Tujuan penanganan perkara tindak pidana korupsi tentunya ialah menangani perkara tipikor tersebut, selain itu juga memaksimalkan pengembalian kerugian negara. Penanga…

Sanksi Pidana Terhadap Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak ( Putusan Nomor 24…

Perlindungan hukum terhadap anak dapat didefinisikan sebagai upaya untuk melindungi hak-hak anak dan berbagai jenis kekerasan, serta berbagai upaya untuk menjaga kesejahteraan anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah undang-undang yang mengatur peradilan anak. dalam hal seorang anak nakal yang berusia 8 tahun tetapi belum berusia 18 tahun dan…

Upaya Penanggulangan yang dilakukan Oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Maluk…

Pemerintah Indonesia mengatur masalah perjudian dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 303 dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 pasal 45 ayat 2 perubahan atas Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik undang-undang ini mengatur tentang larangan untuk melakukan perjudian di Indonesia. Adapun tujuan penelitian skripsi ini adalah Menganalisa dan …

Perlindungan Hukum Terhadap Obyek Sipil Dalam Bentuk Kewajiban Negara Dalam K…

Hukum humaniter internasional menegaskan bahwa Negara memiliki kewajiban untuk melindungi obyek sipil selama konflik bersenjata, ini termasuk melindungi mereka dari serangan yang tidak proporsional atau tidak perlu, dan juga melindungi mereka dari tindakan yang merugikan seperti penyiksaan, perampasaan, atau perlakuan yang tidak manusiawi. Negara juga memiliki kewajiban untuk memberikan …

Peran Saluturami Sebagai Kearifan Lokal Desa Adaut Terhadap Praktik Money Pol…

Sebuah kearifan lokal yang terakar dalam budaya Desa Adaut, dalam menghadapi praktik money politic. Desa Adaut telah lama diakui sebagai pusat nilai-nilai tradisional, dan Saluturami, sebagai salah satu aspek penting dari sistem nilai tersebut, menawarkan pandangan unik terhadap partisipasi politik. Sehingga yang rumusan masalah yang dibahas yaitu bagaimana pengaruh praktik money polit…

Penggunaan Izin Mendirikan Bangunan Di Kabupaten Maluku Barat Day

Pengaturan terkaitIzin Mendirikan Bangunan diKabupaten Maluku BaratDaya diaturdengan Peraturan Daerah Kabupaten MalukuBaratDayaNomor1Tahun2016TentangBangunanGedung. Olehkarenaitumakasemuabangunangedungyangakandibangun diwilayahKabupatenMalukuBaratDayaharusmemilikiIMB.Apabila bangunangedungyangdibanguntidakmemilikiIMBmaupuntelah memilikiIMBtetapiIMByangdiberikantidakberdasarkandatadan inf…

Pengaruh Non-Schedule Flight Terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia

Kondisi wilayah udara Indonesia yang begitu luas, tentunya berpotensi, memicu ancaman pelanggaran wilayah udara Indonesia. Melalui medium ruang udara ancaman tersebut berpengaruh terhadap kedaulatan wilayah Indonesia. Apabila ditinjau dari aspek pertahanan serta keamanan. Ada beragam motif mulai dari menghindari atau mengurangi biaya operasional Pesawat, menguji kemampuan radar serta k…

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Eksibisionisme Menurut Undang-Undang Nomor 44…

Eksibisionisme merupakan perilaku seseorang memperontokan alat kelamin kepada orang lain didepan umum. Perilaku ini mengandung unsur pornografi sehingga menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, Maraknya kasus eksibisionisme yang terjadi namun tidak terlapor membuat pelaku eksibisionisme sering luput dari jeratan hukum, hal ini dilihat sebagai masalah yang belum mencapa…

Implikasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Terhadap Penga…

Perkembangan globalisasi dapat memicu terjadinya arus keluar dan masuknya warga negara asing di suatu negara. Hal tersebut diperkuat dengan kebijakan investasi di negara tersebut yang mengakibatkan kebutuhan akan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) menjadi sangat penting. Dasar hukum penggunaan TKA di Indonesia sebelumnya di atur dalam UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal …

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Sedarah Yang Melakukan Tindak Pidana Pemerko…

Pemerkosaan adalah suatu tindakan atau perbuatan laki-laki yang memaksa perempuan agar mau bersetubuh dengannya diluar perkawinan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Tindak pidana pemerkosaan sudah diatur jelas dalam Pasal 81 Ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20…

Tinjauan Yuridis Terhadap Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SH.585 RAT t