Ditapis dengan
Pengakuan Anak di Luar Kawin Menurut Hukum Adat Leisela.
Anak di luar kawin merupakan fenomena sosial yang sering menimbulkan persoalan hukum dalam masyarakat, khususnya mengenai kedudukan dan pengakuan hak-hak keperdataannya. Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perda…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Pengakuan Anak di Luar Kawin Menurut Hukum Adat Leisela.
- No. Panggil
- SE.3050 RIS e1
Tanggungjawab negara dalam pemberantasan perdagangan satwa langka berdasark…
Hewan adalah salah satu spesies makhluk hidup yang memiliki habitat khusus. Hewan-hewan ini termasuk dalam tiga kelompok, yakni hewan peliharaan, ternak dan liar. Hewan peliharaan adalah hewan yang jinak, mudah dijinakkan dan mudah berbaur dengan manusia. Ternak adalah hewan yang dipelihara untuk menggunakan organ tubuhnya untuk keuntungan finansial atau konsumsi. Hewan yang lahir, tu…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Tanggungjawab negara dalam pemberantasan perdagangan satwa langka berdasarkan CITES 1975,
- No. Panggil
- SI.618 REN i1
“Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Bentuk Dan …
Ketika umur Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) telah mencapai 18 (delapan belas) tahun maka harus dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Pemuda (Lapas Pemuda). Jika tidak ada Lapas Pemuda maka ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan Dewasa. Kepala LPKA dapat memindahkan Anak Binaan tersebut ke Lembaga Pemasyarakatan Dewasa dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyaraka…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- “Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Bentuk Dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana Dan Tindakan Terhadap Anak Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)
- No. Panggil
- SP.3081 MAD p1
Kajian Yuridis Penjatuhan Putusan Bebas Kasus Pelecehan Seksual Terhadap A…
Kasus kekerasan seksual terhadap anak menimbulkan dampak serius bagi anak sehingga pelakunya diancam pidana. Masalah muncul ketika bukti yang ada sudah cukup menunjukkan perbuatan kekerasan seksual, tetapi penilaian hakim terhadap alat bukti tidak konsisten sebagaimana Putusan PN Lubuk Basung Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb yang memutus bebas terdakwa. Tujuan penelitian ini untuk mengana…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Kajian Yuridis Penjatuhan Putusan Bebas Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan PN Lubuk Basung Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb)
- No. Panggil
- SP.3080 LIA p1
”Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak (Studi Pada …
Fenomena tindak pidana pemerkosaan terhadap anak masih menjadi masalah serius di Kabupaten Buru Selatan. Meskipun telah ada regulasi yang mengatur perlindungan anak, kenyataannya angka kekerasan seksual terhadap anak tetap menunjukkan tren tinggi, bahkan pada tahun 2024 tercatat sebagai tahun dengan jumlah kasus paling dominan. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma …
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- ”Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak (Studi Pada Kepolisian Resor Buru Selatan)
- No. Panggil
- SP.3079 NAS p1
Perspektif Viktimologi Terhadap Anak Jalanan Sebagai Korban Kekerasan Seksual,
Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan menjadi isu sosial yang kompleks, terlebih ketika dialami oleh anak-anak jalanan yang berada dalam kondisi rentan dan termarjinalkan. Kota Ambon, sebagai salah satu wilayah urban yang mengalami dinamika sosial cukup tinggi, menghadirkan tantangan tersendiri dalam pertumbuhan angka anak jalanan …
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Perspektif Viktimologi Terhadap Anak Jalanan Sebagai Korban Kekerasan Seksual
- No. Panggil
- SP. 3078 Ilo
Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seks…
Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius yang menimbulkan penderitaan fisik dan psikis berkepanjangan bagi korban. Penegakan hukum terhadap pelaku diharapkan tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga mampu memberikan rasa keadilan bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi penjatuhan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual te…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan No. 154/Pid.Sus/2024/Pn.AMB),
- No. Panggil
- SP. 3077. Ahy
Peran Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Piru Dalam Mengurangi Residivis Tin…
Tindak pidana pencabulan merupakan salah satu bentuk kejahatan kesusilaan yang berdampak serius bagi korban maupun tatanan sosial. Dalam praktiknya,tidak sedikit pelaku kembali melakukan tindak pidana setelah menjalani hukuman,yang dikenal sebagai residivis.Kondisi ini menunjukan bahwa Lembaga permasyarakatan belum sepenuhnya berhasil mencegah pengulangan tindak pidana.Di Lapas Kelas II…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Peran Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Piru Dalam Mengurangi Residivis Tindak Pidana Pencabulan
- No. Panggil
- SP. 3076 Lia
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONTEN KREATOR TIKTOK DALAM PENGUNAAN KOMERSIAL…
Tiktok merupakan aplikasi media sosial yang memukinkan penguna untuk membuat video pendek, yang dalam pembuatan video pada aplikasi tiktok juga timbul hak cipta oleh pembuat video, yang hak ciptnya dilindungi seperti dijelaskan pada pasal 40 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta . Oleh karena itu, dalam hal terjadinya pengunanan dari pihak stasiun tv untuk pengunaan komers…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONTEN KREATOR TIKTOK DALAM PENGUNAAN KOMERSIAL TANPA IJIN
- No. Panggil
- SE. 3048. Cal
Perlindungan Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Yang Tidak Beritikad Baik Dalam…
Perkembangan teknologi digital mendorong perubahan signifikan dalam pola transaksi masyarakat. Akan tetapi, kemudahan tersebut tidak selalu diikuti dengan praktik usaha yang sesuai dengan kewajiban hukum. dalam kenyataannya, masih banyak pelaku usaha yang memanfaatkan celah sistem dengan memberikan informasi yang tidak akurat, menampilkan visual produk yang menyesatkan, menyembunyikan c…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Perlindungan Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Yang Tidak Beritikad Baik Dalam Jual Beli Di TikTok Shop
- No. Panggil
- SE. 3048. aji e1
WARTAWAN PERANG DAN PELANGGARAN HAK-HAKNYA DI WILAYAH KONFLIK
Wartawan perang memegang peranan penting dalam memberikan informasi objektif dan akurat dari wilayah konflik bersenjata. Namun, dalam menjalankan tugasnya, mereka kerap menjadi sasaran kekerasan, penculikan, hingga pembunuhan, yang merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional. Metode Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji status hukum warta…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- WARTAWAN PERANG DAN PELANGGARAN HAK-HAKNYA DI WILAYAH KONFLIK
- No. Panggil
- SI. 617 Rey SI
Peran Dit Samapta Polda Maluku Dalam Penegakan Hukum Terbatas Terhadap Tind…
Penelitian ini membahas peran Direktorat Samapta Polda Maluku dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan (Tipiring), khususnya kasus mabuk di tempat umum sebagaimana diatur dalam Pasal 536 KUHP. Fokus utama kajian adalah bagaimana peran Samapta dalam menjalankan fungsi kepolisian sebagai first responder serta kendala yang dihadapi dalam implementasi di lapangan. Metode peneli…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Peran Dit Samapta Polda Maluku Dalam Penegakan Hukum Terbatas Terhadap Tindak Pidana Ringan
- No. Panggil
- SP. 3075 Ray p1
“Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan”
Anak sebagai generasi muda merupakan kekuatan sosial yang nantinya akan berperan sangat besar dalam pembangunan bangsa dan Negara, atas dasar inilah maka masyarakat dan pemerintah hendaknya menyadari perlunya suatu perhatian khusus yang diberikan terhadap anak, yang mereka alami akan berpengaruh buruk bagi masa depan dan perkembangan jiwa anak. Undang- Undang Dasar Negara Republik Ind…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan”
- No. Panggil
- SP.3074 MAS p1
Keabsahan Penetapan Kepala Pemerintah Negeri Hutumuri Yang Diduga Menggunak…
UU No No 6 Tahun 2014 adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerint…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Keabsahan Penetapan Kepala Pemerintah Negeri Hutumuri Yang Diduga Menggunakan Ijazah Palsu,
- No. Panggil
- SH.777 SEF h1
Tanggung Jawab Negara Dalam Penertiban Penguasaan Lahan Tanpa Hak
Di Indonesia, aturan tentang tanah sudah diatur dalam beberapa peraturan yang cukup lengkap. Mulai dari UUD NRI Tahun 1945, UUPA Nomor 5 Tahun 1960, sampai Perppu Nomor 51 Tahun 1960, semuanya mengatur bahwa siapa pun yang ingin menguasai tanah wajib memiliki hak yang sah dan diakui negara. Tapi kenyataannya, masih banyak orang yang menguasai tanah secara ilegal tanpa hak yang valid. …
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Tanggung Jawab Negara Dalam Penertiban Penguasaan Lahan Tanpa Hak,
- No. Panggil
- SH 775 Ely
ANALISIS YURIDIS PELANGGARAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN KEPA…
si Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024, yang bertujuan untuk memastikan kampanye berlangsung dengan tertib, adil, dan sesuai ketentuan, dengan mengatur lokasi, ukuran, dan waktu pemasangan. Namun, peraturan tersebut tidak di jalankan dengan baik, tepatnya di Kota Namlea Kabupaten Buru terdapat pelanggaran pemasangan APK yang mengabaikan kententuan peraturan Perundang-undangan. Pelangga…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- ANALISIS YURIDIS PELANGGARAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KOTA NAMLEA KABUPATEN BURU
- No. Panggil
- SH 776 Yas
Akibat Hukum Jual Beli Tanah Hibah.
Hibah Tanah merupakan penyerahan hak milik atas tanah yang secara scuma-cuma dialihkan kepada pihak lain. Pengaturan Hibah Tanah diatur dalam KUHPerdata Pasal 1666 yang menyebutkan bahwa “Penghibahan adalah suatu persetujuan, dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan bar…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Akibat Hukum Jual Beli Tanah Hibah
- No. Panggil
- SE. 3047. yan
Analisa Yuridis Penerapan Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Ana…
Kekerasan seksual terhadap anak perempuan dalam lingkup rumah tangga merupakan salah satu bentuk pelanggaran berat terhadap hak asasi anak dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kasus semacam ini kerap terjadi secara tersembunyi dan sulit terungkap karena pelaku merupakan orang terdekat korban, seperti ayah kandung, ayah tiri, atau anggota keluarga lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk m…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- “Analisa Yuridis Penerapan Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Korban Dalam Lingkup Rumah Tangga (Putusan Nomor 30/PID.SUS/2024/PN.DOBO)”
- No. Panggil
- SP. 3073. cia
ANALISIS YURIDIS PELANGGARAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN KEPA…
Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) pilkada diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024, yang bertujuan untuk memastikan kampanye berlangsung dengan tertib, adil, dan sesuai ketentuan, dengan mengatur lokasi, ukuran, dan waktu pemasangan. Namun, peraturan tersebut tidak di jalankan dengan baik, tepatnya di Kota Namlea Kabupaten Buru terdapat pelanggaran pemasang…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH 776
Tanggung Jawab Negara Dalam Penertiban Penguasaan Lahan Tanpa Hak
Di Indonesia, aturan tentang tanah sudah diatur dalam beberapa peraturan yang cukup lengkap. Mulai dari UUD NRI Tahun 1945, UUPA Nomor 5 Tahun 1960, sampai Perppu Nomor 51 Tahun 1960, semuanya mengatur bahwa siapa pun yang ingin menguasai tanah wajib memiliki hak yang sah dan diakui negara. Tapi kenyataannya, masih banyak orang yang menguasai tanah secara ilegal tanpa hak yang valid. …
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Tanggung Jawab Negara Dalam Penertiban Penguasaan Lahan Tanpa Hak
- No. Panggil
- SH 775 Ely hi
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara