Urgensi Pengaturan Zona Tambahan Sebagai Bentuk Implementasi Konvensi Hukum Laut 1982
Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penyaluran Dana Bantuan yang Menyebabkan Tindak Pidana Korupsi,
“Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Keamanan Data Diri Warga Negara Indonesia