Ditapis dengan
Analisis Yuridis Terhadap Pencurian Pasir Oleh Singapura Dalam Prespektif Huk…
Penelitian ini membahas permasalahan hukum terkait praktik pencurian pasir laut oleh Singapura di wilayah kedaulatan Indonesia yang menimbulkan implikasi terhadap pelanggaran hukum internasional dan hukum nasional. Permasalahan ini berangkat dari isu pelanggaran kedaulatan negara pantai sebagaimana diatur dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 dan peraturan …
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Analisis Yuridis Terhadap Pencurian Pasir Oleh Singapura Dalam Prespektif Hukum Internasional Dan Hukum Nasional,
- No. Panggil
- SI 620 Ade
Perlindungan Konsumen Terhadap Informasi Yang Tidak Benar Mengenai Kandungan …
Perlindungan konsumen merupakan aspek penting dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen, terlebih di era modern yang ditandai dengan tingginya penggunaan produk kosmetik, salah satunya produk Sunscreen. Produk ini sering mencantumkan kandungan Sun Protection Factor (SPF) pada labelnya, yang menentukan seberapa besar perlindungan terhadap paparan sinar UV. Namun, masih bany…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Perlindungan Konsumen Terhadap Informasi Yang Tidak Benar Mengenai Kandungan Sun Protection Factor (SPF) Pada Produk Sunscreen
- No. Panggil
- SE 3055 Wen
Kekuatan Mengikat Penguasaan Rumah Susun Yang Disewakan Kepada Pihak Lain
Perumahan dan Permukiman merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi oleh manusia. Mereka tidak hanya dipandang sebagai sarana kebutuhan hidup, namun juga sebagai proses bermukim manusia untuk menciptakan suatu tatanan hidup untuk diri mereka sendiri dan masyarakat mereka sebagai cara untuk menampakan jati diri mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana k…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Kekuatan Mengikat Penguasaan Rumah Susun Yang Disewakan Kepada Pihak Lain
- No. Panggil
- SE 3054 Fie
Itikad Baik Kreditur dalam Menyimpan Sertifikat Tanah Sebagai Objek Jaminan K…
Salah satu asas dalam hukum perjanjian adalah asas itikad baik. Asas itikad baik dalam hukum perjanjian adalah prinsip yang mengharuskan semua pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian untuk bertindak dengan jujur, adil, dan menghormati hak dan kewajiban satu sama lain. Itikad baik kreditur dalam menyimpan sertifikat tanah sebagai objek jaminan kredit dengan mengacu pada Pasal 18 Undan…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Itikad Baik Kreditur dalam Menyimpan Sertifikat Tanah Sebagai Objek Jaminan Kredit
- No. Panggil
- SE 3053 Sam
KUALIFIKASI PERBUATAN PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM KAJIAN DOLUS PREMEDITATUS (S…
Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia yang memiliki ancaman pidana tertinggi dalam sistem hukum pidana Indonesia. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peristiwa pembunuhan di Desa Tial, Maluku Tengah, yang melibatkan terdakwa Asrul Falevy Nahumarury dan menimbulkan korban jiwa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ap…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- KUALIFIKASI PERBUATAN PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM KAJIAN DOLUS PREMEDITATUS (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 258/Pid.B/2023/PN Amb)
- No. Panggil
- SP 3088 Ari
Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana (Putusan Nomor 306/Pid.…
Penegakan hukum pidana merupakan salah satu upaya negara dalam menjaga ketertiban dan keadilan di masyarakat. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana memiliki peran penting dalam memberikan efek jera, melindungi masyarakat, serta merehabilitasi pelaku ke dalam kehidupan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan sanksi pidana dilakukan oleh a…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana (Putusan Nomor 306/Pid.B/2023/Pn Amb)
- No. Panggil
- SP 3087 Oli
Efektifitas Lembaga Penempatan Anak Sementara Terhadap Pembinaan Anak Yang Be…
LPAS seharusnya berperan sebagai institusi non-pemasyarakatan yang memberikan perlindungan, pelayanan, pendidikan, dan pendampingan selama proses peradilan berlangsung, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). LPAS sejatinya merupakan lembaga yang dibentuk untuk menampung anak dalam masa proses hukum sebagai bentuk perlindungan huku…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Efektifitas Lembaga Penempatan Anak Sementara Terhadap Pembinaan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum
- No. Panggil
- SP 3086 Val
Akses Masyarakat Miskin Di Kabupaten Seram Bagian Barat Dalam Mendapatkan Ban…
Hak masyarakat miskin di Kabupaten Seram Bagian Barat dalam mengakses dan memperoleh Bantuan Hukum gratis, serta mengkaji akibat hukum yang di timbulkan apabila hak atas bantuan hukum tersebut tidak terakomodasi. Penelitian ini dilandasi oleh realitas bahwa Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjamin hak masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Akses Masyarakat Miskin Di Kabupaten Seram Bagian Barat Dalam Mendapatkan Bantuan Hukum
- No. Panggil
- SH 783 Ola
Upaya Ditlantas Dalam Melakukan Penanggulangan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas
Pelanggaran lalu lintas bukan hanya karena ketidaktahuan si pengendara mengenai berbagai peraturan dan rambu-rambu lalu lintas jalan, akan disebabkan kurangnya kesadaran para pengendara dalam mentaati berbagai peraturan lalu lintas jalan, maka perlu adanya upaya penanggulangan diharapkan akan terciptanya keadaaan tertib hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan raya sehingga berbagai pelan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Upaya Ditlantas Dalam Melakukan Penanggulangan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas
- No. Panggil
- SP 3085
Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan …
Kajian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengawasan pengelolaan keuangan desa dari perspektif yuridis normatif, dengan fokus pada implementasinya di Desa. Pengawasan keuangan desa secara hukum diatur dalam regulasi nasional seperti Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa dan PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa. Penelitian in…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Pengawasan Pemerintah Daerah TerhadapPengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Wermakatian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar
- No. Panggil
- SH 781 dre
PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH KOTA AMBON TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJ…
Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berfungsi membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Dalam sistem desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberi kewenangan penuh untuk mengatur, memungut, dan mengawasi pajak, termasuk pajak restoran. Idealnya, kewenangan ini mampu menjamin kepatuhan wajib pajak melalui pengawasan yang efektif dan penega…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH KOTA AMBON TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK RESTORAN.
- No. Panggil
- SH 781 Bil
Tanggung Jawab Pemerintah Kota Ambon Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pe…
Terminal Mardika memiliki peran yang sangat penting sebagai simpul transportasi di Kota Ambon, disisi lain dalam praktiknya, Terminal Mardika juga dimanfaatkan sebagai lokasi aktifitas perdagangan pada malam hari yang berpotensi mengganggu fungsi utamanya sebagai fungsi terminal, sehingga diangkat permasalahan adalah sebagai berikut Bentuk Pelaksanaan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Ko…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Tanggung Jawab Pemerintah Kota Ambon Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Penggunaan Terminal Mardika,
- No. Panggil
- SH 780 Iti
Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Akibat Pelelangan Mobil Di Pegadaian
Kedudukan penjamin dalam jaminan gadai dapat dilakukan oleh Debitur itu sendiri atau oleh Pihak Ketiga yang bertindak sebagai penjamin. Jika Pihak Ketiga bertindak sebagai penjamin, maka Pihak Ketiga menandatangani perjanjian gadai saja, sedangkan perjanjian kredit tersebut ditandatangani oleh Debitur, yang diatur dalam Pasal 1150 KUHPer. Artinya proses perjanjian gadai memerlukan kehad…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- “Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Akibat Pelelangan Mobil Di Pegadaian
- No. Panggil
- SE 3052 Wen
Itikad Tidak Baik Salah Satu Pihak Dalam Melakukan Perkawinan (Study Kasus …
Perkawinan merupakan suatu ikatan sah antara dua individu untuk membentuk suatu keluarga dan memiliki keturunan. Proses perkawinan yang sah diatur dalam Undang – Undang. Hukum memberikan wewenang kepada pengadilan untuk membatalkan suatu perkawinan apabila dalam perkawinan tersebut terdapat adanya unsur itikad tidak baik yang akan merugikan salah satu pihak. Faktor – farktor penyeba…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Itikad Tidak Baik Salah Satu Pihak Dalam Melakukan Perkawinan (Study Kasus Putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 1/Pdt.G/2024/Pn Msh)
- No. Panggil
- SE. 3051 ili
Legalitas Penerbitan Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor
Proses penerbitan SIM melalui pentahapan, pengujian, dan verifikasi dokumen serta kelayakan pengemudi sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Salah satu lembaga pemerintahan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah Kepolisian. Pelayanan pembuatan Surat Izin Mengemudi selanjutnya disingkat (SIM) merupakan salah satu pelayanan dasar administrasi yang penting, dengan …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Legalitas Penerbitan Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor
- No. Panggil
- SH. 779. ian
Penegakan Hukum Internasional Terhadap Pelanggaran Kapal Asing Yang Membuan…
Penegakan hukum terhadap pelanggaran oleh kapal asing yang membuang limbah Berbahaya dan Beracun (B3) di wilayah perairan Indonesia merupakan tantangan serius bagi kedaulatan negara dan perlindungan lingkungan laut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum internasional mengenai limbah B3, serta menelaah implementasi dan efektivitas penegakan hukum terhadap pelangg…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Penegakan Hukum Internasional Terhadap Pelanggaran Kapal Asing Yang Membuang Limbah Berbahaya Dan Beracun Di Wilayah Perairan Indonesia.
- No. Panggil
- SI. 619 Opi
Kajian Yuridis Kewenangan Kejaksaan Dalam Menghitung Kerugian Negara (PUTUS…
Sistem hukum ideal dan kenyataan praktik hukum seringkali menunjukkan ketidaksesuaian, termasuk dalam konteks kewenangan Kejaksaan dalam menghitung kerugian negara. Dalam praktiknya, Kejaksaan tidak memiliki kewenangan langsung untuk menghitung kerugian negara, namun dalam proses penanganan tindak pidana korupsi, Kejaksaan kerap melakukan penilaian kerugian negara sebagai bagian dari pe…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Kajian Yuridis Kewenangan Kejaksaan Dalam Menghitung Kerugian Negara (PUTUSAN NOMOR B 816/Q.1.13/PD.2/06/2024)”
- No. Panggil
- SP. 3084 Ari
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH KOTA AMBON TERKAIT PENGAWASAN PUNGUTAN LI…
Penelitian ini mengkaji tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota Ambon dalam menangani praktik pungutan liar terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) di Gedung Baru Pasar Mardika. Penataan PKL menjadi isu penting dalam konteks pelayanan publik dan perlindungan sosial, terutama saat pembangunan fasilitas baru justru menimbulkan keresahan akibat pungutan ilegal. Penelitian ini dilakukan dengan p…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH KOTA AMBON TERKAIT PENGAWASAN PUNGUTAN LIAR KEPADA PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR MARDIKA
- No. Panggil
- SH 778 Lia
Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Disersi
Fenomena disersi di lingkungan militer merupakan bentuk pelanggaran disiplin berat yang dapat mengancam struktur komando dan stabilitas pertahanan negara. Disersi menggambarkan ketidakhadiran tanpa izin dari prajurit TNI dalam menjalankan kewajiban dinas, baik pada masa damai maupun masa perang. Tindakan ini mencerminkan lemahnya disiplin, tanggung jawab, serta loyalitas terhadap inst…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Disersi,
- No. Panggil
- SP.3083 VAI p1
Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Oknum Polisi Yang Menjual Senjata Api Ile…
Kasus penjualan senjata api ilegal yang melibatkan aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab menjaga keamanan serta menegakkan hukum, namun justru menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi dengan cara memperjualbelikan senjata api secara ilegal. Fenomena keterlibatan aparat penegak hukum dalam kejahatan seperti ini menimbulkan krisis kepercayaan publ…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Oknum Polisi Yang Menjual Senjata Api Ilegal (Studi Putusan Nomor 23/Pid/2021/Pt Amb)
- No. Panggil
- SP.3082 YAT p1
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara