Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan dan Minuman Kadaluar…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan konsumen terhadap peredaran makanan kadaluarsa, bentuk pembinaan dan pengawasan pemerintah dan instansi yang terkait dengan beredarnya makanan kadaluarsa di Kota Dobo Kabupaten Kepulauan Aru serta dampaknya terhadap kesehatan konsumen. Metode penelitian menggunakan metode yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Sumber data ter…

Penyelesaian Sengketa Merek Lois Atas Passing Off Menurut Undang-Undang Nomor…

Passing off secara kepustakaan hukum Indonesia belum dikenal, namun dapat diartikan sebagai suatu perbuatan pemboncengan reputasi merek yang sudah terkenal di masyarakat. Hal ini merupakan suatu perbuatan melawan hukum (action for tort of passing off) yang dikenal di negara- negara civil law (common law system) seperti Australia, Inggris, Malaysia, Amerika Serikat dan lain-lain. Sehingga per…

Implementasi Perjanjian Istishna Terhadap Kepemilikan Harta Benda Yang Belum …

Indonesia adalah salah satu Negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak didunia oleh karena itu dalam urusan muamalah harus mengedepankan prinsip syari’ah terutama dalam urusan jual beli, Jual beli dibagi dalam beberapa macam, salah satunya adalah jual beli istishna’. Istishna yaitu kontrak penjualan antara pembeli dan penjual, dalam kontrak ini pembeli menerima pesanana dari pen…

Analisis Hukum Terhadap Sengketa Hak Atas Tanah Petuanan Negeri Ema Dan Neger…

Perlindungan Hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum yakni orang atau badan hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat prefentif maupun yang bersifat represif. Analisis hukum terhadap sengketa Hak atas Tanah Petuanan Negeri Ema dan Negeri Leahari, kecamatan Leitimur Selatan merupakan riset penulis yang beranjak dari permasalahan saling mengklaim hak at…

Prosedur Pelepasan Tanah Adat Untuk Kepentingan Umum

Setiap daerah provinsi dan kabupaten di Indonesia, dapat ditemukan masyarakat adat. Bagi masyarakat hukum adat, tanah menjadi tempat dimana warga masyarakat hukum adat bertempat tinggal dan memberikan penghidupan baginya. Terkait dengan persoalan pengadaan tanah oleh Pemerintah selama ini terhadap tanah adat untuk kepentingan umum hingga saat ini meninggalkan banyak persoalan karena d…

Tinjauan Yuridis Terhadap Koperasi Yang Menjalankan Usahanya Tidak Sesuai Den…

Menurut Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 4 Tahun 1994 Tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi disebutkan bahwa dalam hal terjadi perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan atau pembagian Koperasi, pengurus wajib mengajukan permintaan pengesahan atas perubahan Anggaran Dasar secara tertulis…

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Di Masa Pandemi Covid 19

Perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh dalam hubungan kerja sangat dibutuhkan,mengingat kedudukan pekerja/buruh secara sosial-ekonomis sangat lemah terlebih khusus dimasa pandemi covid-19. Banyak perusahaan yang mengalami kerugian akibat kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat yang berpengaruh pada pendapatan perusahaan, sehingga pekerja harus dirumahkan bahkan juga terjadinya pemutusan hu…

Kewenangan Kepala Desa Dalam Mengangkat Perangkat Desa Sesuai Undang-Undang N…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SH.426 FAT k

Tinjauan Yuridis Penanggulangan Tindak Pidana Pembalakan Kayu Liar (Illegal L…

Kabupaten Kepulauan Aru khususnya pada Desa Lau-Lau Kecamatan Pulau- Pulau Aru sering terjadi kegiatan penebangan kayu yang dilakukan oleh perusahaan telah melewati areal yang telah ditetapkan dalam Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Maluku melalui dinas terkait yang berada di Kabupaten Kepulauan Aru. Tindakan ini bukan hanya mengenai penebangan…

Analisis Yuridis Ajaran Kesengajaan Kasus Pembunuhan (Vide Pasal 338 Jo Pasal…

Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, berttujuan untuk mengetahui pertimbangan hokum hakm dalam mnjatuhkan Putusan serta mengetahui Penerapan Ajaran kesengajaan dan penerapan sanksi terhadap pelaku pembunuhan dalam putusan nomor: : 32/Pid.B/2019/PN Dobo (di Pengaadiilan Negeri 2B Dobo) Penelitian ini dilakukan dengan cara mengevaluasi segi kesesuaian antara satu kaidah hukum…

Kewenangan Penyidik Dalam Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Kepada Terlapor…

Mahkamah Konstitusi telah memberikan Putusan Nomor 130/PUU-XIII/2015 tentang Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang tentu saja sangat menarik untuk dikaji kepada terlapor dimana kewajiban ini disinyalir telah membawa sedikit kesulitaan bagi penyidik khususnya terhadap penyitaan barang bukti. Rumusan masalah adalah Bagaimana kewenangan penyidik dalam pemberitahuan surat pemberitah…

Analisis Unsur Materil Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

Unsur “muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana, khususnya dalam BAB XVI tentang Penghinaan. Pasal 310 Pasal ini memberikan dasar pemahaman atau esensi mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik, yaitu tindakan menyerang kehor…

Pertanggungjawaban Hukum Bagi Anggota POLRI Yang Melakukan Tindak Pidana (Stu…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1432 ALW p

Kendala Pembinaan Warga Binaan Perempuan (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kel…

Secara garis besar tugas pemidanaan ada dua faktor yaitu : pemberian hukuman dan pemberian pembinaan. Artinya di dalam suatu pemberian pembinaan tersirat suatu pemberian hukuman, sistem permasyarakatan yang baik tidak meninggalkan kedua unsur tersebut. Berdasarkan Pasal 12 angka (1) Undang-undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan bahwa Dalam rangka pembinaan terhadap Narapidana…

Upaya Penanggulangan Perbuatan Cabul Di Kalangan Anak

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menganalisis dan membahas Upaya Penanggulangan Perbuatan Cabul Di Kalangan Anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis Nnormatif. Tipe penelitian bersifat deskriptif analitis. Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan melalui studi kepustakaan dan selanjutnya dianalisis mel…

Penanganan Tindak Pidana Illegal Logging Oleh Polres Kepulauan Aru

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan membahas penanganan Tindak Pidana Illegal Logging Oleh Polres Kepulauan Aru. Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Tipe penelitian bersifat deskriptif analitis. Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan analisa bahan hukum se…

Studi Tentang Larangan Penggunaan Handphone di Lembaga Pemasyarakatan

Penjatuhan pidana kepada seseorang dengan menempatkannya kedalam Lembaga Pemasyarakatan pada dasarnya melihat bahwa pidana adalah alat untuk menegakan tata tertib kedalam masyarakat. Tapi pada kenyataannya dalam lembaga pemasyarakatan banyak terjadi kendala dalam melakukan pembinaan pada narapidana karena masih banyak narapidana yang tidak taat pada aturan yang telah di tetapkan. Kare…

Kajian Yuridis Usaha Pertambangan Dan Mineral Studi Putusan Nomor : 256/Pid.S…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1427 TUL k

Kajian Yuridis Penahanan Pelaku Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga

Mengenai tentang keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu, jika sikap, perilaku dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol. Pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah …

Kajian Sosio-Yuridis Pembebasan Bersyarat Dan Pemberian Asimilasi Bagi Narapi…

Program dalam sistem pembinaan pemasyarakatan, salah satunya yaitu pemberian Asimilasi, yang merupakan bagian dari program pembinaan dari Lembaga Pemasyarakatan. Berkaitan dengan maraknya wabah Covid-19 saat ini, pemerintah membuat kebijakan pembebasan narapidana, pemerintah menetapkannya melalui program asimilasi dan hak integrasi. Tujuan dari penelitian ini penulis akan Mengkaji dan…