Hukum Perjanjian (Business Law)

Edisi

Pertama

ISBN/ISSN

979-414-060-0

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

340.341 SOU h

Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) Buku Kedua

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-414-879-2

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

346.02 FUA b

Seri Hukum Perikatan : Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang

Edisi

1

ISBN/ISSN

979-421-960-6

Deskripsi Fisik

xii, 218 hlm., 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.02 MUL p

Seri Hukum Perikatan : Perikatan Pada Umumnya

Edisi

1

ISBN/ISSN

979-421-951-7

Deskripsi Fisik

xii 194 hlm. 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346 MUD p

Seri Hukum Perikatan : Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian

Edisi

1

ISBN/ISSN

979-421-950-9

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

346 MUL p

Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

340.09 GAU h

Hukum Adat Indonesia Perkembangannya Dari Masa Ke Masa

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-414-908-X

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

340.57A WIR h

Asas-Asas Hukum Adat Bakal Pengantar

Edisi

5

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

340.57A SUD a

Tinjauan Hukum Internasional Atas Ancaman Sanksi Amerika Serikat Terhadap Tur…

h kebijakan luar negeri yang di keluarkan oleh Amerika Serikat untuk melawan “Musuhnya” (Iran, Korea Utara, dan Rusia) melaluiancaman sanksi kepada Negara manapun yang bekerjasama dengan mereka.Oleh karena itu, Turki berada dalam ancaman sanksi berupa embargo ekonomioleh Amerika Serikat karena telah melakukan perjanjian pembelian senjata S-400 dengan negara Rusia.Sementara pembelia…

Aspek Hukum Internasional Dalam Penanggulangan Kejahatan Terorisme

Dalam rangka mencegah dan memerangi Terorisme tersebut, sejak jauh sebelum marak nya kejadian-kejadian yang digolongkan sebagai bentuk terorisme terjadi di dunia, masyarakat internasional maupun regional serta berbagai negara telah berusaha melakukan kebijakan kriminal (criminal policy) disertai kriminalisasi secara sistematik dan komprehensif terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai …

Pemenuhan Hak Atas Pangan Dalam Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan ICESCR Sert…

Hak atas pangan merupakan hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara karena merupakan suatu HAM warga negaranya tanpa terkecuali. Pemenuhan hak atas pangan di masa pandemi Covid-19 di Maluku merupakan kewajiban negara terkhususnya pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus memastikan di masa pandemi masyarakat bisa memenuhi kebutuhan dasarnya akan hak atas pangan, jika tidak terpenuhi …

Urgensi Pengaturan Private Military Contractors (Pmcs) Dalam Hukum Humaniter …

Private Military Contractors (PMCs) adalah perusahaan swasta yang bergerak di bidang penyedia jasa keamanan dan militer secara profesional untuk mendapatkan keuntungan. Keterlibatan anggota-anggotanya di dalam konflik bersenjata, seringkali menimbulkan ketidakjelasan statusnya di dalam Hukum Humaniter Internasional, banyak anggapan bahwa PMC sama dengan tentara bayaran. Maka perlu ana…

Perlindungan Hukum Bagi IDPs (Internally Displaced Persons) Di Suriah Dalam P…

Konvensi Jenewa tahun 1951 dan Protokol mengenai Status Pengungsi tahun 1967 menyebutkan bahwa Refugee menjadi tanggung jawab dari UNCHR sedangkan Internally Displaced Persons (IDPs) yang berada di dalam negara tempat terjadinya konflik, tetap mendapat perlindungan dari pemerintah negaranya sendiri, selain itu terdapat perjanjian-perjanjian Internasional yang merupakan hak- hak yang telah d…

Penataan Kabel Dan Pipa Bawah Laut Di Perairan Indonesia Menurut Hukum Intern…

Penelitian ini membahas tentang masalah penataan kabel dan pipa bawah laut di perairan Indonesia menurut hukum internasional yang dalam hal ini UNCLOS 1982 berisi ketentuan-ketentuan untuk mengatur berbagai zona laut dengan status hukum yang berbeda. Secara garis besar, UNCLOS membagi laut ke dalam dua bagian zona yaitu zona-zona yang berada di bawah dan di luar yurisdiksi nasional. Zona…

Pengakuan Dan Akibat Hukum Terhadap Pemerintah Baru Negara Venezuela Perspekt…

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pergolakan dalam Dualisme Pemerintahan Maduro dan Guadio. Maduro yang dilantik melalui pemilihan secara Konstitusi dan Gaudio diangkat sebagai Pemimpin Oposisi menimbulkan perpecahan politik dan stabilitas negara yang berunjung beberapa akibat Hukum Internasional. terkhususnya Pengakuan yang dilihat sebagai salah satu unsur penting negara. Pemerintah…

Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Tanah Hibah Menurut KUHPerdata

Hibah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain dimana pemberi tersebut dilakukan semasa masih hidup. Secara materil eksistensi Hibah ada hubungannya dengan kewarisan. Hal ini secara tegas diatur dalam hukum positif di Indonesia didalam KUHPerdata. Selain itu, adanya kemungkinan pembatalan Hibah yang telah diberikan oleh seorang pemberi kepada yang menerima Hibah sebagaimana dijel…

Dampak Pelaksanaan Reklamasi Di Teluk Ambon Baguala

Berkaitan dengan reklamasi pesisir pantai dan laut di Kota Ambon tepatnya di teluk Ambon Baguala. Pelaksanaan reklamasi tersebut sangat membahayakan desa-desa yang ada di Kecamatan Baguala. Salah satu wilayah yang paling terancam akan “tenggelam” dimasa yang akan datang adalah Desa Passo, Desa Lata dan Desa Lateri. Kepala Pusat Penilitian Laut Dalam Lembaga Ilmu Pengetahuan Indone…

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Acara Adat Ukuwala Mahiate (Bakupukul Manyapu) …

uた肌胸んMahiaIe (Bakupukul Manyapu) di Negeri Mamalan merupakan Salah satu bukti kekayaan budaya yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), ini tentu s勾a sebagai wujud keanekaragaman masyarakat dan Pluralitas budaya yang ada di Indonesia. Masyarakat Negeri adat Mamala masih melaksanakan tradisi budaya setiap tahun untuk memperingati perayaan hari-hari besar agama Islam, …

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pelayanan Jasa Listrik Pada PT. PL…

Perkembangan aktivitas masyarakat banyak menyebabkan perubahan dalam berbagai bidang diantaranya ekonomi, sosial, pembangunan, dan lain-lain. Tentunya hal ini memberikan manfaat kepada konsumen dalam memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa yang disediakan. Seperti pada konsumen listrik PT. PLN yang tergolong banyak penggunaannya karena semua daerah di Indonesia menggunakan…

Penyelesaian Sengketa Tanah Dati (Studi Kasus Putusan MA Nomor 2025 K/Pdt/1983)

Masyarakat Maluku mengenal tanah dati sebagai tanah yang diberikan sebagai kompensasi kepada mata rumah yang melaksanakan tugas dati. Tanah dati dapat menjadi dati lenyap, jika tidak ada lagi keturunan sebagai ahli waris. Dati lenyap kemudian diambil alih oleh Pemerintah Negeri dan kemudian dapat diberikan kepada anak negeri lainnya yang pantas mendapatkannya untuk dikuasai dan dimiliki…