Tinjauan Yuridis Terhadap Kejahatan Kesusilaan Dalam Dunia Maya (Cyber Crime)

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.205 PIC t

Prinsip Kehati-hatian Anggota POLRI Dalam Menghadapi Unjuk Rasa Mahasiswa

Penanganan terhadap aksi unjuk rasa, pihak kepolisian pada dasarnya sudah memiliki pedoman teknisnya, yaitu Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti Dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-Hara. Penelitian ini bertujuan untuk membahas prinsip-prinsipn dan juga standar operasional prosedu…

Sanksi Pidana Perbuatan Sengaja Menyalahgunakan Senjata Api Oleh Anggota Kepo…

Kepemilikan senjata api diperlukan anggota Polri yang professional karena kepemilikan senjata api memiliki tanggung jawab yang besar, sebab tujuan dari kepemilikan senjata api bagi anggota Polri adalah untuk mendukung tugas mereka, sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Mengenai dasar hukum kepemilikan senjata api diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan Pemberi…

Ancaman Pidana Terhadap Pelaku Eksploitasi Seksual Anak Oleh Penyidik (Studi …

Anak dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa yang memiliki hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Namun pada kenyataanya perlindungan dan kesejahteraan terhadap anak masih sangat kurang sehingga anak-anak rentan menjadi korban dalam tindakan eksplo…

Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Pelanggaran Melalui Aplikasi T…

Penyebaran karya sinematografi begitu banyak pada masa ini, terkhususnya dalam saluran pada aplikasi Telegram, pemilik saluran tersebut menyebarkan karya sinematografi milik orang lain tanpa izin, dimana hal ini bertentangan dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian adala…

Aspek Hukum Pidana Dari Etika Penggunaan Media Sosial Menurut Undang-Undang N…

Penggunaan media sosial sekarang ini begitu pesatnya, hal ini dikarenakan perkembangan teknolohi yang tidak lepas dari kebutuhan manusia yang semakin terbuka akan teknologi moderenitas. Maka dari itu pada kenyataanya sesuai perkembanganya kehadiran teknologi banyak pihak-pihak yang menggunakan dalam hal ini media sosial tidak mencerminkan etika yang baik dalam berkomunikasi melalui media sosial…

Kekuatan Hukum Alat Bukti Baru (Novum) Dalam Pemeriksaan Perkara Peninjauan K…

Latar belakang dari penulisan skripsi ini adalah alat bukti baru atau novum dalam pengajuan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Adapun dasar pengajuan peninjauan kembali berdasarkan Pasal 24 ayat 1 Undang-undang no. 48 tahun 2009 yang mengatur terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali …

Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor. 306/Pid…

Hakim dalam melaksanakan tugas memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara tindak pidana perampasan jenazah covid-19 melaui putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa mempertimbangkan secara yuridis dan non yuridis. Hal ini memunculkan masalah yang ingin diteliti adalah 1) Bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku perampasan jenazah covid-19 menurut undang-undang No. 6 Tahun 2018 Tentang…

Kajian Kriminologis Tentang Perkelahian Antar Anak (Studi Kasus Kecamatan Wer…

Latar Belakang penulisan skripsi ini adalah perkelahian antar anak di kecamatan werinama dalam kajian kriminologis. Pengertian kenakalan anak atau jusvenile delinquency kenakalan anak merupakan perbuatan atau tingkah laku yang berisifat anti sosial. Adapun permasalahan yang ingin diteliti adalah Mengapa anakanak di desa werinama sering melakukan perkelahian antar kelompok Jenis peneliti…

Keabsahan Tindakan Menteri Dalam Negeri yang Tidak Meresmikan Anggota DPRD

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Peraturan ini mengatur Tentang syarat sahnya keputusan administrasi yang terdiri dari unsur pejabat berwenang, prosedur dan substansi yang sesuai dengan objek keputusan, yang apabila unsur tersebut tidak terpenuhi maka akibat hukumnya sesuai dengan jemis unsur dalam syarat sahnya keputusan yang tidak terpenuhi…

Kajian Yuridis Tilang Surat Tanda Nomor Kendaraan Terhadap Pengujian Kendaraa…

Penegak hukum dibidang lalu lintas terhadap penindakan yang dilakukan oleh Polisi Lalu Lintas terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan khususnya pengendara angkutan kota, bus dan truck yang uji kendaraannya (KIR) sudah habis masa berlaku dengan menyita STNK menjadi problematika yang akan dikaji keberadaannya. Penelitian ini bertujuan untuk apakah Polisi Lalu Lintas berwenan…

Koordinasi Fungsional Penyidik POLRI Dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraa…

Dewasa ini pelanggaran lalu lintas sering ditemui, dan pelanggarnya bukan saja orang dewasa, tetapi juga anak. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak membawa anak harus berhadapan dengan hukum. Dalam proses penegakan hukum pada tahap penyidikan, anak dititipkan di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan anak (LPKS) sebagai lembaga sosial yang merupakan tempat pelayanan kesejah…

Kajian Fatwa Ulama Indonesia Tentang Haramnya Hukum Bagi Yang Merokok

Fatwa MUI III 2009 tentang keharaman merokok, serta membandingkan hukum yang telah ditetapkan oleh nash yang memiliki kesamaan 'illat terhadap hukum merokok dengan menggunakan metode istinbath berupa Qiyas, telah menimbulkan pro kontra dalam masyarakat Muslim Indonesia. Kebiasan merokok dalam masyarakat Indonesia sudah menjadi tradisi yang dianggap biasa, mungkin karena begitu banyakn…

Taknik Dan Teknik Penyidikan Dalamk Mengungkap Pelaku Penyebaran Berita Bohon…

Kewenangan penuntut umum diatur dalam Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana namun dalam acara pemeriksaan cepat perkara tindak pidana ringan penyidik dapat menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan juru bahasa ke sidang pengadilan dan mengajukan dakwaan, perkara tindak pidana ringan (tipiring) dimana ancaman pidananya 3 bulan kurungan. Secara fungsional, penu…

Penerapan Traditional Fishing Rights Nelayan Indonesia Di Wilayah Perairan Au…

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Traditional Fishing Right Indonesia di wilayah di perairan Australia yang telah berulangkali menimbulkan persoalan dalam hubungan bilateral kedua negara. Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS) dan nota kesepakatan Indonesia-Australia atau MoU Box 1974 yang telah memberikan jaminan hukum atas hak penangkapan ikan tradisional oleh nelayannelayan tradision…

Penghentian Penyidikan Dalam Proses Peradilan Pidana

Kepolisian sebagai penegak hukum dapat melakukan penyidikan atau pengehentian penyidikan suatu perkara tindak pidana berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan UU Polri. Namun Kepolisian dalam tugasnya sebagai penyelidik dan penyidik adalah bagian penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia yan…

Tanggung Jawab Negara Bendera Kapal Terhadap Pelarungan Jenazah Anak Buah Kapal

Menurut International Labour Organization, industri perikanan merupakan pekerjaan dengan tingkat kecelakaan dan kematian tertinggi di dunia. Pekerjaan pada kapal penangkap ikan ini memiliki resiko yang tinggi karena berada di laut dengan kondisi cuaca yang tidak menentu, bersifat kotor, menggunakan berbagai alat penangkap ikan, dan lokasi penangkap ikan yang selalu berpindah-pindah hi…

Pemenuhan Hak Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Berdasarkan Undang-Undang …

Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Bantuan hukum diberikan kepada pencari keadilan dalam perkara hukum dalam bentuk konsultas…

Status Kepemilikan Tanah Marga Dengan Dikeluarkan Prona (Proyek Operasi Nasio…

Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) merupakan salah satu kebijakan pemerintah dibidang pertanahan dengan tujuan untuk memberikan kepastian objek maupun subjek atas tanah demi tercapainya kepastian hukum yang ditegaskan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria (PRONA) yang dibentuk berdasarka…

Bentuk Tanggung Jawab Kapal Berbendera Asing Terhadap Hak-Hak ABK Yang Dilang…

nternational Labour Organization (ILO) adalah sebuah organisasi internasional yang dibentuk untuk menghapus segala bentuk pelanggaran HAM dalam bentuk konvensi atau parjanjian internasional, salah satunya yaitu konvensi ILO No.188 Tahun 2007 tentang pekerjaan dalam penangkapan ikan. Konvensi ini bertujuan untuk memberikan kelayakan kerja bagi para Anak Buah Kapal, namun pada faktanya …