Ditapis dengan
PENEGAKAN KODE ETIK TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGA…
Penanganan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terhadap sesama anggota Polri merupakan bentuk pelanggaran yang harus ditangani secara profesional, transparan, dan akuntabel guna menjaga disiplin serta citra institusi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penanganan kasus penganiayaan internal anggota Polri oleh B…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- PENEGAKAN KODE ETIK TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN Studi Pada Bidpropam Polda Maluku
- No. Panggil
- SP 3093 adi
Pemberatan Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga,
KDRT adalah perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, tindak pidana KDRT diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2004…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Pemberatan Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- No. Panggil
- SP 3092 Ina
UNICEF dan Tanggung Jawabnya bagi Anak anak di Wilayah Konflik Bersenjata,
Penelitian ini membahas tanggung jawab UNICEF dalam melindungi anak-anak yang terdampak konflik bersenjata, dengan fokus pada kasus Yaman. UNICEF, berdasarkan mandat Piagam PBB dan Konvensi Hak Anak, memiliki peran penting dalam memastikan terpenuhinya hak-hak anak meskipun mereka berada dalam situasi perang. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui studi pustaka terh…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- UNICEF dan Tanggung Jawabnya bagi Anak anak di Wilayah Konflik Bersenjata
- No. Panggil
- SI 622 Tri
Kualifikasi Perbuatan Tindak Pidana Penganiayaan Putusan Pengadilan Negeri Am…
Penganiayaan merupakan tindakan yang akan menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat, penganiayaan bahkan sering terjadi diawali dengan permasalahn sepele misalnya hanya karena bersenggolan dengan orang lain di jalan raya atau hanya karena tersinggung dengan perkataan dan perilaku seseorang. Sering juga beralasan karena dendam lama yang di lakukan oleh korban yang memberikan doronga…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Kualifikasi Perbuatan Tindak Pidana Penganiayaan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 21/Pid.B/2024/PN.Ambon
- No. Panggil
- SP 3091 Jem
Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Kebijakan Publik Di Indonesia
Mahkamah Konstitusi (MK), sebagai lembaga yudisial yang dibentuk pasca-reformasi, memegang peran signifikan sebagai “penjaga konstitusi” dan “penafsir akhir” Undang-Undang Dasar 1945 (UUD NRI 1945). Keberadaanya menempatkan MK dalam posisi strategis untuk memastikan bahwa setiap produk hukum dan kebijakan negara selaras dengan nilai-nilai konstitusi, termasuk hak asasi manusi…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Kebijakan Publik Di Indonesia
- No. Panggil
- SH 784 Ifa
Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Sebagai Kontak Darurat Pada Perjanji…
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) memiliki tujuan utama untuk menjamin hak subjek data pribadi. Pasal 65 Ayat (1) secara spesifik melarang setiap individu untuk memperoleh atau mengumpulkan data pribadi pihak lain secara melawan hukum dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau pihak lain, yang berpotensi merugikan …
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Sebagai Kontak Darurat Pada Perjanjian Pinjam Meminjam Online
- No. Panggil
- SE 3057 Lia
Tinjauan Yuridis Pemberian Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Penganiayaan (…
Pemberian restitusi bagi korban tindak pidana penganiayaan merupakan bentuk perlindungan hukum yang bertujuan untuk memulihkan kerugia korban, baik materiil maupun imateriil. Namun dalam praktiknya, pemberian restitusi sering menghadapi kendala karena keterbatasan mekanisme hukum serta kurangnya pemahaman dari aparat penegak hukum maupun korban itu sendiri. Penelitian ini didasari pad…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Tinjauan Yuridis Pemberian Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Penganiayaan Studi Kasus Perkara Nomor : PDM-14/Q.1.13/Eoh.2/07/2022
- No. Panggil
- 3090 SP Lia
Wanprestasi Dalam Perjanjian Pengadaan Material Bahan Bangunan Secara Lisan
Penelitian ini menganalisis kekuatan serta kedudukan dalam perjanjian pengadaan material bahan bangunan secara lisan dengan studi kasus antara pemilik toko material (AM) dan konsumen (KA) di Kota Ambon. Perjanjian dilakukan tanpa tertulis (lisan), Pada tahap awal, KA melunasi beberapa transaksi, namun kemudian lalai memenuhi kewajiban pembayaran meskipun material telah diterima sehing…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Wanprestasi Dalam Perjanjian Pengadaan Material Bahan Bangunan Secara Lisan
- No. Panggil
- SE 3056 Vel
Efektivitas Penerapan Scientific Crime Investigation Terhadap Pembuktian Perk…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan Scientific Crime Investigation (SCI) dalam pembuktian perkara pidana di Ditreskrimum Polda Maluku. Latar belakang penelitian ini didasari oleh pentingnya pembuktian ilmiah dalam proses peradilan pidana, di mana SCI diharapkan dapat menghadirkan data akurat, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Namun d…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Efektivitas Penerapan Scientific Crime Investigation Terhadap Pembuktian Perkara Pidana. (Studi pada Sitreskrimum Polda Maluku)
- No. Panggil
- SP 3089 Bil
Penggunaan Senjata Nuklir Biologis dan Kimia Serta Pertanggung Jawabannya
Penggunaan Senjata Nuklir Biologis dan Kimia Serta Pertanggung Jawabannya
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Penggunaan Senjata Nuklir Biologis dan Kimia Serta Pertanggung Jawabannya
- No. Panggil
- SI 621 Ina
Analisis Yuridis Terhadap Pencurian Pasir Oleh Singapura Dalam Prespektif Huk…
Penelitian ini membahas permasalahan hukum terkait praktik pencurian pasir laut oleh Singapura di wilayah kedaulatan Indonesia yang menimbulkan implikasi terhadap pelanggaran hukum internasional dan hukum nasional. Permasalahan ini berangkat dari isu pelanggaran kedaulatan negara pantai sebagaimana diatur dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 dan peraturan …
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Analisis Yuridis Terhadap Pencurian Pasir Oleh Singapura Dalam Prespektif Hukum Internasional Dan Hukum Nasional,
- No. Panggil
- SI 620 Ade
Perlindungan Konsumen Terhadap Informasi Yang Tidak Benar Mengenai Kandungan …
Perlindungan konsumen merupakan aspek penting dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen, terlebih di era modern yang ditandai dengan tingginya penggunaan produk kosmetik, salah satunya produk Sunscreen. Produk ini sering mencantumkan kandungan Sun Protection Factor (SPF) pada labelnya, yang menentukan seberapa besar perlindungan terhadap paparan sinar UV. Namun, masih bany…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Perlindungan Konsumen Terhadap Informasi Yang Tidak Benar Mengenai Kandungan Sun Protection Factor (SPF) Pada Produk Sunscreen
- No. Panggil
- SE 3055 Wen
Kekuatan Mengikat Penguasaan Rumah Susun Yang Disewakan Kepada Pihak Lain
Perumahan dan Permukiman merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi oleh manusia. Mereka tidak hanya dipandang sebagai sarana kebutuhan hidup, namun juga sebagai proses bermukim manusia untuk menciptakan suatu tatanan hidup untuk diri mereka sendiri dan masyarakat mereka sebagai cara untuk menampakan jati diri mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana k…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Kekuatan Mengikat Penguasaan Rumah Susun Yang Disewakan Kepada Pihak Lain
- No. Panggil
- SE 3054 Fie
Itikad Baik Kreditur dalam Menyimpan Sertifikat Tanah Sebagai Objek Jaminan K…
Salah satu asas dalam hukum perjanjian adalah asas itikad baik. Asas itikad baik dalam hukum perjanjian adalah prinsip yang mengharuskan semua pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian untuk bertindak dengan jujur, adil, dan menghormati hak dan kewajiban satu sama lain. Itikad baik kreditur dalam menyimpan sertifikat tanah sebagai objek jaminan kredit dengan mengacu pada Pasal 18 Undan…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Itikad Baik Kreditur dalam Menyimpan Sertifikat Tanah Sebagai Objek Jaminan Kredit
- No. Panggil
- SE 3053 Sam
KUALIFIKASI PERBUATAN PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM KAJIAN DOLUS PREMEDITATUS (S…
Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia yang memiliki ancaman pidana tertinggi dalam sistem hukum pidana Indonesia. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peristiwa pembunuhan di Desa Tial, Maluku Tengah, yang melibatkan terdakwa Asrul Falevy Nahumarury dan menimbulkan korban jiwa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ap…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- KUALIFIKASI PERBUATAN PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM KAJIAN DOLUS PREMEDITATUS (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 258/Pid.B/2023/PN Amb)
- No. Panggil
- SP 3088 Ari
Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana (Putusan Nomor 306/Pid.…
Penegakan hukum pidana merupakan salah satu upaya negara dalam menjaga ketertiban dan keadilan di masyarakat. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana memiliki peran penting dalam memberikan efek jera, melindungi masyarakat, serta merehabilitasi pelaku ke dalam kehidupan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan sanksi pidana dilakukan oleh a…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana (Putusan Nomor 306/Pid.B/2023/Pn Amb)
- No. Panggil
- SP 3087 Oli
Efektifitas Lembaga Penempatan Anak Sementara Terhadap Pembinaan Anak Yang Be…
LPAS seharusnya berperan sebagai institusi non-pemasyarakatan yang memberikan perlindungan, pelayanan, pendidikan, dan pendampingan selama proses peradilan berlangsung, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). LPAS sejatinya merupakan lembaga yang dibentuk untuk menampung anak dalam masa proses hukum sebagai bentuk perlindungan huku…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Efektifitas Lembaga Penempatan Anak Sementara Terhadap Pembinaan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum
- No. Panggil
- SP 3086 Val
Akses Masyarakat Miskin Di Kabupaten Seram Bagian Barat Dalam Mendapatkan Ban…
Hak masyarakat miskin di Kabupaten Seram Bagian Barat dalam mengakses dan memperoleh Bantuan Hukum gratis, serta mengkaji akibat hukum yang di timbulkan apabila hak atas bantuan hukum tersebut tidak terakomodasi. Penelitian ini dilandasi oleh realitas bahwa Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjamin hak masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Akses Masyarakat Miskin Di Kabupaten Seram Bagian Barat Dalam Mendapatkan Bantuan Hukum
- No. Panggil
- SH 783 Ola
Upaya Ditlantas Dalam Melakukan Penanggulangan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas
Pelanggaran lalu lintas bukan hanya karena ketidaktahuan si pengendara mengenai berbagai peraturan dan rambu-rambu lalu lintas jalan, akan disebabkan kurangnya kesadaran para pengendara dalam mentaati berbagai peraturan lalu lintas jalan, maka perlu adanya upaya penanggulangan diharapkan akan terciptanya keadaaan tertib hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan raya sehingga berbagai pelan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Upaya Ditlantas Dalam Melakukan Penanggulangan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas
- No. Panggil
- SP 3085
Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan …
Kajian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengawasan pengelolaan keuangan desa dari perspektif yuridis normatif, dengan fokus pada implementasinya di Desa. Pengawasan keuangan desa secara hukum diatur dalam regulasi nasional seperti Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa dan PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa. Penelitian in…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Pengawasan Pemerintah Daerah TerhadapPengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Wermakatian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar
- No. Panggil
- SH 781 dre
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara