Ditapis dengan
"Tanggung Jawab Hukum Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku dal…
Peredaran gelap narkotika di Provinsi Maluku menjadi isu serius yang membutuhkan penanganan cepat dan tepat. Kondisi geografis Maluku yang terdiri dari banyak pulau dan perairan luas menyulitkan pengawasan dan penindakan, menjadikan provinsi ini rawan menjadi jalur peredaran narkotika. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Maluku memiliki kewenangan yang cukup luas dalam upaya penc…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Tanggung Jawab Hukum Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku dalam Pencegahan dan Penindakan Peredaran Gelap Narkotika: Suatu Kajian Hukum Normatif"
- No. Panggil
- SP.3064 NUS p1
Pengaruh Penggunaan Hak Veto Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB Terhadap Reso…
Hak veto diatur dalam Pasal 27 Piagam PBB, suatu keputusan yang akan diputuskan harus berdasarkan kelima anggota tetap DK PBB. Hak veto sering digunakan oleh negara-negara anggota tetap DK PBB untuk menolak resolusi yang tidak sesuai dengan kepentingan politik mereka, sehingga mengganggu proses keputusan yang demokratis dan efektif. Dampak ini dapat menghapuskan proses pembuatan keputus…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Pengaruh Penggunaan Hak Veto Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB Terhadap Resolusi Konflik Internasional
- No. Panggil
- SI.614 EZA i1
Pengalihan Hak Tagi Dengan Cessie Oleh Pihak Bank Pada Perjanjian Kredit,
cessie adalah suatu cara pemindahan piutang atas nama dimana piutang itu dijual oleh kreditur lama kepada orang yang nantinya menjadi kreditur baru, namun hubungan hukum utang piutang tersebut tidak hapus sedetikpun, tetapi dalam keseluruhannya dipindahkan kepada kreditur baru yang diatur dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam pengalihan hak taggih denga…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Pengalihan Hak Tagi Dengan Cessie Oleh Pihak Bank Pada Perjanjian Kredit,
- No. Panggil
- SE.3037 DRA e1
“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGANIAYAAN ANAK PADA TEMPAT PENITIPAN…
Tindak pidana penganiayaan terhadap anak diatur dalam Pasal 76C Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak. Salah satu isu krusial yang muncul adalah pertanggungjawaban pidana penyelenggara tempat penitipan anak ketika terjadi …
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGANIAYAAN ANAK PADA TEMPAT PENITIPAN ANAK WENSEN SCHOOL DEPOK”
- No. Panggil
- SP.3063 IFA p1
“Implikasi Hukum Putusan Bebas Terhadap Pelaku Penganiayaan Yang Mengakib…
Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum melindungi masyarakat dari segala tindak pidana termasuk penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 351 hingga Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, tidak semua perkara pidana yang diajukan ke pengadilan bera…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- “Implikasi Hukum Putusan Bebas Terhadap Pelaku Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/Pn Sby)”.
- No. Panggil
- SP.3062 NUR p1
Perlindungan Hukum Terhadap Situs-Situs Sejarah Dan Pertanggungjawabannya
Perang merupakan suatu keadaan yang tidak pernah diharapkan bahkan dibenci oleh setiap manusia. Keadaan perang yang dimaksud, yaitu perang yang membawa kesengsaraan bagi semua pihak ataupun memakan banyak korban luka dan mati akibat perang tersebut. Salah satu konflik bersenjata yang menimbulkan korban terhadap penduduk sipil adalah antara Israel dan Hamas di Jalur Gasa dimana seranga…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Perlindungan Hukum Terhadap Situs-Situs Sejarah Dan Pertanggungjawabannya,
- No. Panggil
- SI.613 INO i1
Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Lagu Nasional Halo Halo Bandung Pad…
Tindakan pelanggaran terhadap karya cipta lagu yang diubah lirik serta aransemennya tanpa izin oleh pihak asing merupakan bagian dari pelanggaran hak cipta. Perlindungan hukum terhadap hak cipta dilindungi oleh Berne Convention, perlindungan diberikan bagi Negara-negara yang telah meratifikasi konvensi. Perlindungan hukum di Indonesia di atur dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Ten…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Lagu Nasional Halo Halo Bandung Pada Media Sosial Youtube,
- No. Panggil
- SE.3036 FEL e1
Akibat Hukum Terhadap Koperasi Yang Tidak Melaksanakan Rapat Anggota Tahuna…
Koperasi sebagai badan usaha yang berbasis pada prinsip kekeluargaan, yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai forum tertinggi dalam struktur organisasinya. RAT wajib dilaksanakan oleh koperasi paling sedikit sekali dalam setahun, sesuai dengan pasal 26 UU No 25 Tahun 1992 dan pasal 7 PerMenKop No. 19 Tahun 2015. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan …
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Akibat Hukum Terhadap Koperasi Yang Tidak Melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT),
- No. Panggil
- SE.3035 AYU e1
Penyediaan Alat Kontrasepsi bagi Anak Sekolah berdasarkan peraturan pemerin…
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 mengatur mengenai penyediaan alat kontrasepsi bagi anak sekolah dan remaja sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam pengendalian pertumbuhan penduduk dan pencegahan kehamilan usia dini. Kebijakan ini muncul karena tingginya angka pernikahan dini, kehamilan di luar nikah, dan penyebaran penyakit menular seksual di kalangan remaja. Namun, dari pe…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Penyediaan Alat Kontrasepsi bagi Anak Sekolah berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 dilihat dari persprektif Hukum Islam.
- No. Panggil
- SE.3034 BAL e1
Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Pembunu…
Pertimbangan hukum hakim merupakan tahapan di mana majelis hakim menilai secara komprehensif fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan yang didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non yuridis sebagai dasar putusan yang mengandung nilai keadilan. Putusan hakim pada salah satu kasus pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Gregorius Ronald Tannur terhadap Dini Sera Afrianti m…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor: 454/Pid.B/2024/PN.Sby)
- No. Panggil
- SP.3061 NIS p1
PERTANGGUNG JAWABAN KAPAL BERBENDERA ASING TERHADAP PENCEMARAN LAUT BERDA…
Isu pencemaan laut merupakan salah satu permasalahan penting dalam rezim hukum laut internasional. Pencemaran oleh kapal berbendera asing menjadi isu yang relevan untuk dikaji, terutama dalam kaitannya dengan peristiwa yang melibatkan kapal MT Arman 114 berbendera Iran dan Kapal MT Tinos berbendera kamerun yang diduga melakukan pencemaran di wilayah perairan Natuna Utara yang menjadi…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- PERTANGGUNG JAWABAN KAPAL BERBENDERA ASING TERHADAP PENCEMARAN LAUT BERDASARKAN UNCLOS 1982,
- No. Panggil
- SI.612 TIF i1
Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Putus…
Dalam perkara korupsi, dilema antara kepastian hukum dan keadilan substantif menempatkan pertimbangan hakim sebagai faktor utama untuk menjamin putusan yang adil dan efektif. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji dan membahas pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada putusan No. 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb, serta untuk menganalisis penjatuhan sa…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 23/Pid.Sus TPK/2024/PN Amb
- No. Panggil
- SP.3060 RIA p1
Penegakan Hukum Terkait Pelaku Illegal Fishing Di Perairan Zona Ekonomi Eks…
Indonesia merupakan negara kepulauan dengan memiliki sumber daya perairan yang cukup tinggi dan beranekaragaman. Letak yang sangat strategis dapat menimbulkan berbagai kejahatan yang terjadi di daerah perairan salah satunya adalah kejahatan illegal fishing, Illegal fishing yang merupakan tindakan penanggkapan ikan yang di lakukan bertantangan dengan aturan hukum yang berlaku. oleh kar…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Hukum Terkait Pelaku Illegal Fishing Di Perairan Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia.
- No. Panggil
- SI.611 INA i1
“Pertimbangan hakim dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum’’
Aturan mengenai pertimbangan hakim dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang tercantum dalam undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (UU SPPA), yang menekankan bahwa setiap proses peradilan terhadap anak wajib mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Pada dasarnya, sistem peradilan pidana anak mengedepankan prinsip keadilan restoratif,yaitu …
- Edisi
- TERBARU
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- “Pertimbangan hakim dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum
- No. Panggil
- SP.3059 IAN p1
Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pekerja Akibat Kecelakaan
Hak-hak yang dimiliki pekerja yang telah dilindungi oleh Undang-Undang sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, bahwasanya setiap pekerja berhak mendapatkan perlindungan yang terdiri dari keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabatdan nilai-nilai agama. Penelitian ini bertujuan untuk me…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pekerja Akibat Kecelakaan.
- No. Panggil
- SE.3033 TER e1
“Akibat Hukum Penyalahgunaan Kekuasaan Kehakiman Dalam Menjatuhkan Putusa…
Upaya hukum kekuasaan kehakiman adalah untuk dapat memberikan kepada terdakwa dan masyarakat agar dapat mengajukan upaya hukum dalam Proses peradilan yang disajikan merupakan serangkaian dari penegakan hukum yang kita kenal dengan pembuktian, dimana bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan harus saling berkaitan satu-sama lain dengan adanya praperadilan untuk mengungkapan suatu k…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Akibat Hukum Penyalahgunaan Kekuasaan Kehakiman Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Status Tersangka Tindak Pidana Pemerkosaan Dan Pembunuhan”
- No. Panggil
- SP.3058 KOR p1
Penerapan Keadilan Restoratif Pada Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatka…
Keadilan Restoratif merupakan pendekatan keadilan yang menitikberatkan pada keinginan korban, pelaku kejahatan dan peran serta masyarakat, dan tidak secara keseluruhan mematuhi ketentuan suatu hukum atau semata-mata menjatuhkan tuntutan suatu pidana. Skripsi ini bertujuan untuk membahas dan mengkaji apa dimungkinkan dilakukan penyelesaian keadilan restoratif dan alasan yuridis sehingg…
- Edisi
- TERBARU
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Penerapan Keadilan Restoratif Pada Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia,
- No. Panggil
- SP.3057 ANI p1
“Akibat Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Warisan Melalui Jual Beli Tanpa Pe…
Praktik jual-beli tanah warisan yang tidak menimbulan permasalahan atau keberatan antara para ahli waris dikemudian hari seyogyanya harus ada sepengetahuan dan/atau persetujuan sesama ahli waris, namun dalam kenyataannya Penomena Praktik jual-beli tanah warisan seringkali menimbulkan akibat hukum terhadap proses jual-beli tersebut hal ini disebabkan karena, ketika para ahli waris yan…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- “Akibat Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Warisan Melalui Jual Beli Tanpa Persetujuan Salah Satu Ahli Waris”
- No. Panggil
- SE.3032 GIS e1
Kajian Yuridis Penerapan Pidana Terhadap Tindakan Malpraktik Medis yang Dil…
Tindakan malpraktik medis yang dilakukan oleh tenaga keperawatan di rumah sakit merupakan isu yang memiliki implikasi serius baik secara etis maupun hukum. Malpraktik medis adalah kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar profesi sehingga merugikan pasien. Kesalahan ini bisa timbul karena kurang hati-hati, kurang cakap, atau …
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Kajian Yuridis Penerapan Pidana Terhadap Tindakan Malpraktik Medis yang Dilakukan Oleh Tenaga Keperawatan di Rumah Sakit,
- No. Panggil
- SP.3056 BAL p1
Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial,
Kemajuan teknologi informasi, khususnya media sosial, telah memberikan dampak signifikan dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam aspek komunikasi dan transaksi. Namun, perkembangan ini juga dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindak pidana penipuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penipuan melalui media sosial deng…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial,
- No. Panggil
- SP.3055 REN p1
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara