Ditapis dengan

  • Tahun Penerbitan
    To
  • Ketersediaan
  • Lampiran
  • Tipe Koleksi
  • Format Fisik Dokumen
    Lihat Lebih Banyak
  • Lokasi
  • Bahasa
Ditemukan 2 dari pencarian Anda melalui kata kunci: subject="Sistem Ketatanegaraan...
cover
Penundaan Pemilihan Umum Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
Komentar Bagikan
Srye M Ridua

UUD NRI 1945 tidak mengatur terkait penundaan pemilu dan secara jelas menegaskan bahwa pelaksanaan pemilu adalah setiap lima tahun sekali, namun wacana penundaan pemilu pernah menjadi pembicaraan di Indonesia. Penelitian ini dengan isu hukum dasar konstitusionalitas penundaan pemilu dan akibat hukum penundaan pemilu dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
SH.478 RID p
cover
Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
Komentar Bagikan
Netty A K Wardhani

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang untuk selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan badan khusus antikorupsi yang dibentuk berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan perintah atau amanat daripada pasal 43 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 199…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
SH.333 WAR e